SAMPANG, kompasjatim.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Sampang meminta badan usaha milik daerah (BUMD) proaktif menyertakan laporan keuangan agar bersifat transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan, agar diketahui masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Ketua BPC HIPMI SAMPANG, Moh Salim, menurutnya penyertaan laporan keuangan dengan proaktif merupakan bukti perusahaan bersifat transparan. Sifat akuntabel dan transparan itu merupakan suatu syarat penting dalam pengelolaan keuangan BUMD.
“Masih banyak BUMD yang tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan. Hal ini akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya saat berada di kantor HIPMI, Minggu (06/01/2019).
Menurutnya, masyarakat Sampang masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan (23,56% dari jumlah penduduk) yang tidak tersentuh oleh Pemerintah Daerah melalui badan usahanya.
Dia mencontohkan BPRS Bank Artha Sejahtera yang bergerak di bidang perbankan yang sudah semestinya bersifat transparan terhadap masyarakat, lebih-lebih menurutnya soal keuangan yang memang bidangnya .
“Tertanggal 31 Desember 2018 seharusnya masyarakat Sampang sudah bisa mengakses informasi terkait Laba Usaha BPRS BAS di tahun buku 2018 yang kemudian akan dijadikan dasar dalam pembagian deviden yang ditetapkan dalam RUPS setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik independen,” tegas pengusaha retail ini.
Dijelaskannya, “Oleh karena itu, mestinya Direksi BPRS BAS memberikan informasi kepada masyarakat Sampang melalui website resminya atau pun melalui media massa terkait Laba Usaha BRPS BAS di tahun buku 2018,” pungkas Salim.
Perlu diketahui, BPRS BAS mendapatkan penyertaan modal dari APBD Kabupaten Sampang untuk memperkuat struktur modal usahanya mulai tahun 2017 sebanyak 3,7 M, 2018 sebanyak 5 M, 2019 sebanyak 6 M dan 2020 sebanyak 6 M, hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Sampang no 6 tahun 2015.
Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak BPRD BAS Kabupaten Sampang belum ada yang bisa dikonfirmasi mengenai ketransparansian pihak BAS akan hal terkait.
