Beredarnya SK Kepengurusan PMI Bondowoso Menuai Polemik

oleh -Views : 620

BONDOWOSO, terbitan.com – Sebelum terlaksananya musyawarah kabupaten (Muskab) PMI kabupaten Bondowoso 2019. Sudah beredar SK terkait susunan kepengurusan definitif Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten Bondowoso.

Surat keputusan (SK) tersebut soal susunan kepengurusan PMI Bondowoso dari provinsi Jawa Timur, nomor 062/KEP/02.06.00/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.

Koordinator forum komunikasi ketua kecamatan PMI se-kabupaten Bondowoso, melalui Jamal, yang hendak bertemu bupati Bondowoso Salwa Arifin mengaku, jika sebelumnya 10 Juli 2019 sudah bersurat kepada Bupati.

Hal itu, untuk menanyakan surat bupati Salwa yang ke provinsi tentang pembatalan Muskab PMI tanggal 26 Desember 2018. Sementara bupati menunjuk Plt. ketua PMI Bondowoso yang mendapat restu dari PMI provinsi Jatim.

“Untuk mendapatkan kepengurusan PMI definitif, maka plt. Ketua PMI Bondowoso, harusnya melakukan Muskab ulang. Sesuai permintaan bupati selaku pelindung PMI kabupaten Bondowoso,” katanya, Rabu (17/7/2019)

Namun sampai sekarang sambung Jamal, bahwa Muskab ulang tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh PMI Bondowoso. Maka ini penting untuk dipertanyakan kepala bupati.

“Kami sudah bersurat kepada Bupati Salwa, setelah surat itu masuk dan ternyata sudah ada SK yang tersebar di medsos. Entah itu asli ataupun tidak kita tidak tahu karena tidak berstempel,” jelasnya.

Lanjut Jamal, forum ini perlu menghadap bupati untuk menanyakan permintaan bupati Salwa agar muskab ulang dan menanyakan beredarnya SK itu.

Mengingat kata Jamal, pasal 33 tentang syarat calon Ketua Umum PMI masa bakti Tahun 2014-2019 adalah tercantum pada ART PMI Bab VII Pasal 12. Serta syarat lainnya dalam tata tertib ini secara keseluruhan.

“Muskab yang kemarin itu, kan sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi prosedur tapi oleh bupati dibatalkan. Pertanyaannya sangat disayangkan sekali kalau dikemudian tanpa muskab lalu muncul SK kepengurusan susunan definitif,” ungkapnya.

Sementara dalam AD ART di PMI untuk memperoleh kepengurusan definitif harus dilakukan muskab terlebih dahulu.

Menurutnya, jika memang benar sudah ada SK kepengurusan PMI Bondowoso, pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati.

Namu kata dia, misalnya bupati sudah terlanjur merekomendasi kepengurusan tanpa muskab, maka bupati diharapkan bisa mencabut itu.

“Karena bupati kemarin sudah bisa mencabut kepengurusan yang sudah prosedural. Jika SK itu tetap, kami akan laporkan ke Mahkamah Organisasi dan PTUN,” pungkasnya.