Ketua LSM Libas Bondowoso: Bupati dan Wabup Dianggap Bohong Tak Tahu SK PMI

oleh -Views : 1.211

BONDOWOSO, terbitan.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIBAS, Ahmad Fauzan Abdi angkat bicara soal polemik di kepengurusan PMI Bondowoso yang semakin meruncing.

Menurutnya, ini berawal dari Bupati Bondowoso Salwa Arifin, yang meminta PMI kabupaten Bondowoso segera melaksanakan musyawarah kabupaten (Muskab) ulang. Kenyataannya, sampai saat ini permintaan tersebut diabaikan.

“Muskab ulang tidak ada, dan muncul SK definitif dari PMI provinsi Jatim.Harusnya sesuai prosedur AD/ART sebelum ada SK harus laksanakan Muskab dulu, baru kemudian muncul SK definitif,” jelasnya, Jum’at (19/7/2019)

Aan, sapaan Ahmad Fauzan, menyayangkan statement Bupati Salwa kemarin di media. Bahwa dia tidak tahu menahu soal SK PMI Bondowoso yang dari PMI provinsi Jatim. “Ia itu bohonglah,” kata Aan.

Kemudian Wabup Irwan sambung Aan, juga ikut-ikutan, dia bilang kaget namanya dan nama anaknya masuk di SK kepengurusan PMI Bondowoso.

“Kaget itu yang bagaimana? Sementara kaget itu banyak macamnya. Apa pura-pura tidak tau kemudian kaget-kagetan, atau kaget setelah dia tau,” tanya Aan.

Ia sangat kecewa, apabila dikemudian hari seorang M Ikbal Afif hanya dijadikan tumbal dengan kekeliruan prosedur. Apa ia, seorang Afif berani jika tidak direkomendasi dan tanpa dikawal ke provinsi, yang kemudian muncul SK definitif.

“Dak mungkinlah. Saya yakin yang membawa itu bupati sendiri. Apalagi memasukkan nama pejabat di kepengurusan tanpa ada koordinasi dengan yang bersangkutan,” urainya.

Bupati itu nomor satu di Bondowoso, bahkan saya membaca bukan hanya seorang bupati yang menjadi pelindung. Disana juga ada Wabup Irwan, Imam Thahir, Juni Sukarno dan Harimas sebagai dewan kehormatan.

“Itu kok orang-orangnya Sabar semua, apa di Bondowoso ini harus diisi orang-orangnya Sabar semua. Paling tidak kan harus diisi oleh orang yang paling berkompeten dibidang itu,” kritiknya.

Lanjut Aan menjelaskan PMI itu bukan dinas dan Badan. Tapi disitu kegiatannya adalah bakti sosial. Untuk menjadi ketua di PMI paling tidak orang tersebut sudah berpengalaman minimal 2 tahun di medis.

“Permasalahan ini hanya bupati yang tau, bagaimana jalan keluarnya. Saya sampai saat ini masih belum melihat SK itu seperti apa? Apa sudah bertandatangan, stempel atau sah menurut hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu yang masuk daftar SK kepengurusan PMI Bondowoso saat di hubungi melalui teleponnya mengatakan tidak tahu. Kalau dirinya masuk di kepengurusan PMI Bondowoso

“Saya tahunya di SK itu setelah beredar dimedia sosial. Kalau akan menjadi itu saya tidak tahu,” ungkapnya, yang tidak mau disebut namanya.