Warga Pra Sejahtera Keluhkan Potongan 10 Persen Dana PKH di Kresek Tangerang

oleh -Views : 195
Caption: Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek Tangerang

TANGERANG, terbitan.com – Seolah tak jera, kasus pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) masih terus terjadi. Diduga pemotongan dana hak warga miskin itu dilakukan ketua kelompok yang ‘kongkalikong’ dengan pendamping PKH.

Di Desa Pasir Ampo misalnya, seorang warga mengaku dana PKH yang diterima dipotong hingga 10 persen. “Saya kan terima 225 ribu rupiah, lalu dipotong ketua kelompoknya 25 ribu,” kata warga yang enggan disebut namanya. Tapi ada juga yang dipotong hingga Rp50 ribu.

Dituturkan, dana itu katanya untuk ‘uang jalan’ mencairkan dana tersebut dan untuk koordinasi dengan pendamping.

Ketidaktransparanan pencairan dana juga diungkapkan M (nama inisial, red), warga Pasir Ampo lainnya. “Dulu, yang diterima 700 ribu meski juga sudah dipotong. Sekarang 225 ribu juga dipotong,” keluhnya.

Modus yang digunakan sama seperti sebelumnya. Para penerima program PKH ini tidak pernah memegang kartu ATM dengan alasan akan dibantu pengambilan dananya. Jadi, ATM itu dipegang ketua kelompok. “Seharusnya, ATM itu dipegang para penerima PKH,” ujarnya. Saat menyerahkan uang pun, mereka tidak menyerahkan atau memperlihatkan struk pengambilan dari ATM.

Terpisah, pendamping PKH Pasir Ampo Idham Farid membantah telah melakukan pemotongan. “Kalau ada penerima PKH memberi uang kepada kami sebagai ucapan terima kasih ya kami terima. Tapi kami tidak pernah memotong dana itu,” bantahnya.

Meski begitu, dia akan tetap mengecek ke masing-masing ketua kelompok untuk melakukan klarifikasi. “Yang pasti kami menyalurkan dana itu sesuai dengan hak penerima masing-masing,” katanya.

Sementara, saat berkunjung ke Kresek Tangerang Senin (8/4) yang lalu, Mensos Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. menegaskan agar Pendamping PKH lebih profesional dalam menyalurkan bantuan program PKH.

Sebab, program PKH ini bukan saja mengurangi angka kemiskinan, tapi juga dapat dirasakan bersama dalam jangka pendek dan menengah. Sehingga jika disalurkan tepat sasaran dan sesuai prosedur sangat berarti sekali untuk masyarakat.

Saat ini, Kementerian Sosial membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapatkan masalah atau ada keluhan dengan pelaksanaan PKH. Pengaduan bisa disampaikan melalui nomor 1500299 dan (021) 3144321.

Selain call center, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan melalui Facebook (kemensos.pkh/linjamsoskemensos), Twitter (@kemsos_pkh), Instagram (kemsos_pkh), Email (pengaduan@pkh.kemsos.go.id), Website (pkh.kemsos.go.id).

Penulis: Ananta Putra