Bupati Bondowoso : Pungli Adminduk Oleh Pemerintahan Desa, Bukan Dispendukcapil

oleh -Views : 1.026

BONDOWOSO, Terbitan.com – Pernyataan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengatakan ada calo bergentayangan yang beroparasi pada pelayanan Dispendukcapil.

Bupati Bondowoso Salwa Arifin, membantah pernyataan tersebut. Bahkan, bupati Salwa menegaskan terjadinya transaksi pungli bukan pada Dispendukcapil maupun oleh oknum Dispendukcapil.

Menurutnya, pungli itu terjadi pada pemerintah bawah yakni pemerintah desa. Karena masyarakat diindikasikan menyuruh seseorang untuk mengurus administrasi kependudukannya.

“Memang ada pungli tapi itu terjadi di bawah, di Desa,” ungkapnya usai rapat paripurna jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap 5 Raperda Propemperda 2019 dan Raperda tentang APBD 2020, Jumat (18/10/2019).

Lanjut Bupati Salwa, masyarakat mau tidak mau harus mengeluarkan biaya sebagai upah maupun biaya transportasi kepada orang yang disuruhnya.

“Biasanya kalau masyarakat bawah menyuruh seseorang untuk mengurus. Sehingga terkena biaya transport,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Ia mengimbau kepada pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kami imbau kepada Kepala Desa untuk mengatasi hal itu. Supaya tidak terjadi pungli,” ungkapnya.