Ketua DPRD : Hak Interpelasi Kepada Bupati Bondowoso, 7 Pemohon Fraksi Berbeda

oleh -Views : 1.729

BONDOWOSO, Terbitan.com – Munculnya wacana hak interpelasi yang dilontarkan oleh sejumlah anggota dan ketua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso.

Guna menyikapi kegaduhan di lingkungan eksekutif beberapa waktu lalu. Lantaran, carut marut mutasi 192 ASN, pernyataan kontroversial Sekda Syaifullah dan Plt. Kepala BKD Ahmad Prayitno.

Ketua DPRD H. Ahmad Dhafir, membenarkan munculnya wacana hak interpelasi tersebut oleh sejumlah anggota DPRD. Namun, hingga saat ini belum ada surat masuk ke pimpinan terkait permohonan hak interpelasi.

“Iya, memang ini (wacana interpelasi) menguat. Muncul dari anggota beberapa fraksi di DPRD Bondowoso,” kata Dhafir, Selasa (15/10/2019)

Pengajuan Hak interpelasi itu berdasarkan UU 23 thn 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 17 thn 2014 tentang MD3, dimana salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, PP dan perda dan bila dalam pelaksanaan sebuah kegiatan diduga tidak sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan maka DPRD memiliki hak bertanya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati.

“Bila di duga ada kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif, tidak sesuai dengan regulasi maka DPRD memiliki hak untuk bertanya melalui hak interpelasi,” terangnya.

Namun demikian, lanjut Dhafir, bahwa hak interpelasi itu memang merupakan hak fraksi-fraksi, yang kemudian pengajuannya minimal 7 orang yg beda fraksi dan disampaikan ke pimpinan DPRD.

Setelah itu, pimpinan DPRD merekomendasi permohonan ini untuk dikaji dan di telaah oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

“Syarat interpelasi itu, lebih lanjut Dhafir, bahwa di Bamus hanya punya kewenangan untuk meverifikasi, kelengkapan syarat administrasi dan materi interpelasi. Syaratnya diusulkan oleh tujuh orang dari fraksi yang berbeda,” jelasnya.

Dan bila syarat telah cukup maka akan dilanjutkan kepada sidang paripurna intern. Dimana pemohon hak interpelasi diberi ruang untuk memaparkan pandang terkait materi yang diusulkan dan anggota yang lain juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.

“Supaya pemaparan pemohon juga ditanggapi oleh anggota DPRD yang lain, untuk mencapai kata mufakat. Bila tidak terjadi kata mufakat maka dilakukan mekanisme voting guna mendapatkan keputusan,” pungkasnya.