BONDOWOSO, Terbitan.com – Usai nota penjelasan Bupati Salwa Arifin dalam rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 sebesar Rp 2 triliun lebih.
Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) H. Tohari,bahwa APBD tahun 2020 semakin merosot tajam dari tahun sebelumnya. Bahkan BK (Bantuan Keuangan) Provinsi, hari ini belum ada asumsi.
Berarti belum ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Dia menganggap Pemkab lemah dalam berkomunikasi.
“Makanya kita tidak ingin ada dana yang dianggarkan untuk sesuatu yang tidak penting. Karena APBD di 2020 kita bukan naik, malah tambah turun,” tegasnya.
Biasanya, kata dia, dana perimbangan BK provinsi tahun 2019 sebesar Rp 96 miliar dan DBHCHT sebesar Rp 30 miliar.
“Harapannya, Melesat itu kan naiknya tidak hanya 10-20 persen. Akan tetapi naiknya lebih signifikan, ini namanya Melesat. Kalau seperti ini kan bukan Melesat tapi malah Meleset,” kata H. Tohari, Senin (14/10/2019)
Anehnya lagi, sambung Tohari, Bondowoso saat ini pajak kendaraan malah turun. Mestinya kendaraan itu tiap tahunnya kan naik atau bertambah, dan turunnya sampai Rp 18 miliar.
“Ini sekarang turun drastis dan ini sangat lucu sekali. Khususnya hasil pajak yang biasanya tiap tahun makin naik, seperti pajak kendaraan kok makin merosot tajam,” ujarnya.
Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turun dari 2019 ke 2020 sebesar Rp 27 miliar.
“Ini menandakan bahwa eksekutif dalam hal ini Bupati masih lemah dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sehingga DAK yang biasanya naik malah turun,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) naiknya pun tidak signifikan. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga naik tapi tidak signifikan, dari APBD sebesar Rp 2 triliun hanya Rp 200 miliar dari PAD.
“Sehingga kami dari F-PKB di pembahasan tahun 2020 tidak ingin ada dana yang dianggarkan kepada sesuatu yang tidak urgent (penting) yang tidak berdampak pada kemaslahatan umat,” urainya.
Pihaknya ingin hal ini didiskusikan secara serius oleh semua Fraksi masing-masing dan dilihat AKD-nya.Agar semua fraksi mencermati yang berkaitan dengan draf yang dikirim oleh eksekutif.
“Diskusi itu harus detail, agar tidak ada anggaran serupiahpun yang dianggarkan kepada hal-hal yang tidak urgent. Apalagi dikesempatan kemarin sudah disampaikan ada beberapa program tahun 2017-2018 sampai sekarang tidak berfungsi,” pintanya.
Lebih tegas Tohari, bila APBD 2020 ini turun, maka yang diharapkan bisa mampu menjaga kualitas bukan mencari kuantitas semata.
Dengan demikian fraksi PKB akan sangat teliti terkait bahasan disemua OPD. Karena dana BK provinsi sampai hari ini belum ada masuk. Berati eksekutif belum ada komunikasi dengan pemerintah provinsi
“Bondowoso ini masih butuh suntikan anggaran dari Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat. Sejak awal ini, justru dana BK provinsi dan pusat hanya pemberitahuan ke DPRD dan semua selesai di eksekutif.
Harapannya, hal itu tidak terjadi. Karena pihaknya juga tidak ingin nanti ada asumsi, ada dana siluman
“Kalau nanti APBD ini sudah ditetapkan kemudian ada dana-dana pusat maupun provinsi yang turun diperjalanan APBD 2020. Tolong ini sejak awal dikomunikasikan dengan DPRD,” pungkasnya.
