BONDOWOSO, Terbitan.com – Soal adanya pengurangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Sekda Bondowoso Syaifullah bersama Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) sudah melakukan langkah antisipasi.
Bahkan, ia tidak mengelak di APBD TA 2020 kabupaten Bondowoso ini ada yang meleset. Sehingga terjadi pengurangan pada beberapa dinas.
“Asumsi-asumsi kita dengan teman-teman ada yang meleset, terutama pada dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Sepertinya semua APBD di kabupaten juga berkurang,” kata Syaifullah kepada media, Senin (14/10/2049)
Menurutnya, diakui pula pengurangan itu terjadi di beberapa dinas hingga 10 persen. Tapi pengurangan itu tidak mengganggu kinerja pada dinas.
“Sebenarnya rencana kita mau beli alat transportasi bus, karena kondisi bus kita sudah tua, Insya allah nanti di perubahan anggaran keuangan (PAK),” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) H. Tohari, bahwa APBD tahun 2020 semakin merosot tajam dari tahun sebelumnya. Bahkan BK (Bantuan Keuangan) Provinsi, hari ini belum ada asumsi.
Berarti belum ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Dia menganggap Pemkab dalam hal ini Bupati lemah dalam berkomunikasi.
“Makanya kita tidak ingin ada dana yang dianggarkan untuk sesuatu yang tidak penting. Karena APBD di 2020 kita bukan naik, malah tambah turun,” tegasnya.
Biasanya, kata dia, dana BK provinsi tahun 2019 sebesar Rp 96 miliar dan DBHCHT sebesar Rp 30 miliar.
“Harapannya, Melesat itu kan naiknya tidak hanya 10-20 persen. Akan tetapi naiknya lebih signifikan, ini namanya Melesat. Kalau seperti ini kan bukan Melesat tapi malah Meleset,” kata H. Tohari
Anehnya lagi, sambung Tohari, Bondowoso saat ini pajak kendaraan malah turun sampai Rp 18 miliar. Mestinya kendaraan itu tiap tahunnya kan naik atau bertambah.
“Ini sekarang turun drastis dan ini sangat lucu sekali. Khususnya hasil pajak yang biasanya tiap tahun makin naik, seperti pajak kendaraan kok makin merosot tajam,” ujarnya.
Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turun dari 2019 ke 2020 sebesar Rp 27 miliar.
“Ini menandakan bahwa eksekutif dalam hal ini Bupati masih lemah dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sehingga DAK yang biasanya naik malah turun,” pungkasnya.
