Dinas PUPR dan Perkim Beri 18 Proyek ke Forum Bondowoso Amanah, Bukan Wartawan

oleh -Views : 855

BONDOWOSO, Terbitan.com – Sangat disayangkan jika pembentukan sebuah forum atau organisasi tercoreng oleh oknum yang sengaja memanfaatkan forum tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Salah satunya untuk mendapatkan jatah proyek dari pemerintah dengan embel – embel akan diam dan tidak akan mengkritisi kinerja birokrasi.

Diberitakan sebelumnya, beredar screenshot grup rekanan (Kontraktor red) yang membahas masalah Sekda yang ikut ambil jatah proyek di Dinas. Bahkan tekanan mendapatkan proyek dari wartawan.

Kendati demikian, saat ini screenshot tersebut sudah melebar luas di sejumlah grup whatsapp.

Dalam screenshot yang sebagian ditulis salah satu rekanan di Bondowoso menyebutkan, jika dirinya dapat pekerjaan dari Dinas tapi melalui oknum wartawan.

“Naifnya lg kontraktor aslinya jd tangan ke3 krn msih melalui temen2 media dptnya. Ada keterseinggungan profesi,”tulis rekenan dalam grup whatsapp.

Sementara Nawiryanto Winarno, Kamis (31/10/2019) mengaku telah menerima 18 paket proyek dari Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Perkim) Kabupaten Bondowoso. Namun itu bukan untuk wartawan,melainkan untuk Forum Bondowoso Amanah (FBA).

Sedangkan anggota FBA di dalamnya terdiri dari wartawan, LSM, rekanan, Ansor dan Iksas yang dibentuk di rumah dinas Sekda. Kemudian terpilih nama-nama pengurus sebagai koordinator di FBA yaitu Ahmadi, James dan Zen.

Pesan Sekda kepada FBA “Nanti kalau ada pekerjaan proyek, mari kita bekerja bersama-sama. Kalau yang tidak punya CV tolong cari CV yang bisa diajak kerjasama. Tapi kalau dapat proyek tolong jangan disubkan proyek tersebut diawasi sendiri dan bagi hasil juga sendiri,” kata Nawiryanto seraya menirukan ucapan Sekda.

Tapi lambat laun, kata Nawiryanto, semakin hari para rekanan banyak yang mengumpulkan profil company. Hingga tercatat sebanyak 56 CV

“Memang banyak rekanan yang telpon saya, yang katanya akan mendapatkan paket proyek. Profil company itu dikumpulkan ke koordinator FBA,” jelas Nawiryanto melalui via telepon.

Padahal, lanjut Nawiryanto, tidak ada perintah dari Sekda untuk mengumpulkan profil company. Yang terjadi akhirnya, kata Nawiryanto, koordinator datang ke Dinas PUPR dan Perkim tanpa sepengetahuan anggota FBA.

“Disana minta paket proyek mengatas namakan FBA dan Pak Sekda. Dan pertama di dinas Perkim dapat 3 paket proyek,” urainya.

Tak hanya itu saja, sambung Nawiryanto, kemudian koordinator menghubungi kepala dinas PUPR, bahwa sudah terbentuknya FBA dan ini harus mendapatkan paket proyek.

“Kemudian FBA diberi 15 paket proyek dari dinas PUPR, sementara profil company terkumpul 56. Akhirnya, tanggung jawab berapa persen ke dinas nanti melalui FBA, dan tiap 3 paket proyek dipertanggungjawabkan kepada CV,” ungkapnya.