BONDOWOSO, Terbitan.com – Kegaduhan kian datang silih berganti di Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Baru-baru ini, terjadi adanya kegaduhan yang dipicu terbentuknya Forum Bondowoso Amanah (FBA).
Forum tersebut dibentuk di rumah dinas (Rumdin) Seketaris Daerah (Sekda) Bondowoso beberapa waktu lalu. Sehingga banyak mengandung mesteri.
Mulai dari berkumpulnya orang-orang aktivis di rumah dinas, trus bicara paket proyek di forum yang semuanya bukan kontraktor.
Bahkan Nawiryanto Winarno,Koordinator Koalisi Partai pendukung Bupati dan Wakil Bupati, Drs. KH. Salwa Arifin – H. Irwan Bachtiar Rachmat, SE, M.Si, terang-terangan mengatakan FBA mendapatkan 18 paket proyek dari Dinas PUPR dan Dinas Perkim
Selain itu, Nawir sapaannya menyebut Sekda Syaifullah sebagai pemicu terjadinya kegaduhan di Bondowoso. Sehingga ia minta Bupati untuk segera mencopot Sekda.
“Kami partai pendukung Bupati, terutama saya pribadi, sangat kecewa dengan tingkah laku Sekda, menciptakan carut marut di pemerintahan. Awalnya Sekda komitmen untuk menjaga marwah Bupati, tetapi malah menjadi pencipta “biang kerok” kegaduhan dan menciptakan carut marut birokrasi yang berujung pada Interpelasi DPRD, kata Nawiryanto. Yang dikutip dari laman tropongtimur.co.id
Sementara itu, pengamat hukum Tata Negara, Dr. Munali.SH.M.Hum mengatakan, Bupati bukan hanya mencopot Syaifullah sebagai Sekda Bondowoso, bila mana terjadi adanya persoalan hukum dikemudian hari.
Pasalnya ini adalah sebuah persekongkolan antara Sekda dengan orang-orang FBA. Maka ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sekda
“Karena tidak mungkin rumah dinas Sekda dijadikan tempat pertemuan sedemikian rupa. Sehingga dengan seenaknya memberikan persetujuan. Itu rumah dinas dan rumah protokoler,”kata Munali. Minggu, (3/112019).
Lebih lanjut Munali, Sekda yang sudah membentuk FBA sebagai penghimpun rekanan untuk mendapatkan proyek dari dinas. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa Sekda sudah tidak mempercai lagi para OPD di Pemkab Bondowoso.
“Padahal, setelah KH Salwa Arifin dan H Irwan bachtiar Rahmat sebenarnya untuk mengamankan amanah visi misinya,”ungkap Munali.
Terkait dengan persoalan yang melibatkan Sekda, kata Munali, Bupati sebagai penguasa tidak hanya bisa mencopot seorang Sekda, tapi harus diperiksa secara hukum karena adanya pesekongkokolan yang menjadi cikal bakal yang diduga terjadinya gratifikasi antara Sekda kepada FBA.
“Pertanyaannya, ada apa dengan FBA kok begitu mudah memberikan paket?. Nah, ini yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Sekda, karena menyangkut gratifikasi,”terangnya.
Munali menambahkan, Bupati jangan hanya diam membiarkan kegaduhan ini terus terjadi. Sebab, Bupati punya tanggung jawab untuk melaksanakan amanah rakyat Bondowoso.
“Bukan hanya membangun kegaduhan sehingga lupa pada janjinya kepada masyarakat yang memilih. Kalau ini tetap dibiarkan maka jangan harap Bondowoso bisa maju, malah akan terjadi kemunduran,” pungkasnya.
