Hak Interpelasi Lanjut Dibahas di Bamus, People Power Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD

oleh -Views : 986

BONDOWOSO, Terbitan.com – Surat permohonan hak interpelasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, oleh sejumlah anggota F-PDIP, F-Golkar dan F-PKB sudah dalam pembahasan di Badan Musyawarah atau Bamus, Kamis (31/10/2019) malam.

“Bamus tadi malam salah satunya membahas usulan hak interpelasi yang diajukan dari 15 anggota DPRD. Dan ini sudah lebih dari satu fraksi,” kata Sinung Sudrajat, Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Jum’at (1/11/2019)

Selanjutnya, sambung Sinung, sudah terjadwal pada sidang paripurna intern 7 November 2019. Maka di rapat intern ini para pemohon akan memaparkan materi usulannya.

Sementara bagi anggota yang bukan pemohon hak interpelasi, akan mengusul pandangannya. Selain itu, bagi anggota yang tidak setuju adanya hak interpelasi akan melakukan sanggahan.

“Pada rapat intern itu para pemohon interpelasi memaparkan materi yang diajukan dan bagi anggota yang bukan pemohon memberikan pandangan sekaligus sanggahannya,” jelasnya.

Terkait dengan wacana aksi people power, Sinung mengatakan bahwa hak interpelasi ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa.

Akan tetapi hak interpelasi menjadi luar biasa karena dalam periode terakhir ini baru kali ini anggota DPRD yang menggunakan hak interpelasi. Kendati demikian, hak interpelasi itu hanya meminta keterangan kepada Bupati.

“Maka jangan dipandang hak interpelasi ini sebagai sesuatu yang luar biasa, kemudian akan ada kepentingan politik tertentu yang akan menjatuhkan golongan yang lain, itu tidak benar,” urainya.

Lanjut Sinung, bahwa setelah interpelasi setelah rapat intern pertama nanti akan menjadi keputusan bersama DPRD yang sifatnya kolektif kologial.

Menurutnya tidak harus ada people power dan sebagainya karena hak interpelasi bukan hal yang luar biasa. Biarkan anggota DPRD menggunakan haknya untuk kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara

Sebenarnya legislatif dan eksekutif itu adalah mitra, tapi yang bukan selalu menyetujui. Tapi kalau kemudian ada yang salah dari eksekutif maka DPRD perlu mengingatkannya, demikian sebaliknya.

“Kami dari pimpinan memastikan semua akan berjalan secara objektif. Kami selaku pimpinan sudah sepakat menghormati hak anggota DPRD, memberi informasi dan putusan yang kami betul-betul menjaganya secara objektif dan memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat,” pungkas Sinung.

Berita sebelumnya, hak interpelasi ini guna menyikapi kegaduhan di lingkungan Pemkab Bondowoso sejak Syaifullah ikut kontestasi menjadi Sekda hingga dilantik oleh Bupati menjadi Sekda. Kemudian kegaduhan lainnya datang secara bertubi-tubi, pelantikan eselon, pencopotan eselon II, pelecehan terhadap Kades hingga memicu demo dan pembagian proyek.