Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019, Bupati Bondowoso Apresiasi Pengawalan DPRD

Suasana penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD thn 2019

BONDOWOSO, Terbitan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, menggelar rapat paripurna persetujuan penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, Senin (27/7/2020).

Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir usai sidang paripurna mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan, tiga bulan setelah akhir tahun anggaran itu sudah disampaikan ke DPRD tentang LKPJ.

Bacaan Lainnya

“LKPJ kan sudah dilakukan, baru kemudian setelah audit BPK dilaksanakan perhitungan anggaran,” katanya.

Hal itu kata dia, telah sesuai dengan undang-undang. Bahwa setelah dilaksanakan audit dan seletah draf audit BPK diserahkan kepada DPRD. Maka pihaknya menindaklanjuti.

“Bentuk tindaklanjutnya ia pembahasan perhitungan anggaran 2019. Alhamdulillah tadi sudah ditetapkan,” jelasnya.

Menurutnya, Raperda tentang perhitungan APBD 2019 memang harus dibahas. Karena kata dia, bahwa uang negara memang harus dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, untuk anggaran Tahun 2020 yang sedang berjalan saat ini, kata Dhafir bahwa kedepan pihaknya akan menjadwal KUA PPAS 2021 dan akan dilanjutkan pembahasan perubahan anggaran 2020.

“Karena kita tau, karena dampak Covid-19 ini ada beberapa kegiatan yang di pending, tidak bisa dilaksanakan. Bahkan tidak ada transfer dana dari pusat seperti DAK dan sebagainya. Sementara itu sudah direncanakan pada APBD awal,” ungkapnya.

Lanjut H Ahmad Dhafir, pada November 2019 waktu lalu sudah disetujui rencana kegiatan pada tahun 2020. Maka, karena sudah disetujui tentunya harus ada perubahan anggaran.

“Perubahan anggaran yang tahun ini kemungkinan bukan menambah program, tapi mengurangi program. Karena anggaran tidak ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi pengawalannya terhadap APBD 2019.

Menurutnya, suksesnya jalannya pemerintahan selama ini berkat komitmen yang baik yang terbangun antara eksekutif dan legislatif.

“Saya ucapkan terimakasih kepada DPRD yang telah melakukan agenda secara konstruktif hingga sekarang Rapaerda ini dibahas,” ucapnya.

Bupati Salwa bersyukur Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 telah disetujui dan ditetapkan. Dengan ditetapkannya tersebut, Bupati Salwa menegaskan jika dalam prosedur penggunaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan sesuai dengan aturan perundangan,” pungkasnya.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Ahmaf Dhafir. Jalannya rapat diisi dengan pendapat akhir dari fraksi-fraksi. Dalam penyampaiannya, seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 untuk kemudian dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Pos terkait