SANANA, Terbitan.com – Akhirnya cairkan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara 2022.
Padahal Anggaran BTT tersebut diperuntukan untuk bencana alam
yang signifikan, seperti yang terjadi di Desa Baleha, Kecamatan Sulabesi Timur saat ini, Namun Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diduga sudah mencairkan anggara senilai Rp 1,2 milyar.
Hal itu benarkan oleh sala satu Pengawai Negeri Spil (PNS) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang namanya tidak mau dipublikasi kepada media ini,Jum’at (01/07/22) mengatakan anggaran BTT senilai Rp 1.5 milyar berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) sudah dicarkan senilai Rp 1,2 milyar, kalau tidak salah, sisanya senilai Rp 300 Juta. Yang jelas tanya saja ke bendahara keuangan inisila FY, “ungkapnya.
“Anggaran tersebut dicairkan untuk
bencana alam di Desa Waibau, Desa Waiina, Desa Fatiba, Desa Waisakai dan Desa Mangon, namun untuk Desa Mangon belum diberikan SP2D, sementara untuk 2023 belum ada, “kata Sumber.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Halmahera Corruption watch (HCW) Kepulauan Sula, Abdul Gani Bahri mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera usut tuntas pencairan anggaran tersebut.
“Sebab anggaran yang dicairkan itu diduga tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) ,” tegasnya. {in}
