BONDOWOSO, terbitan.com – Dikatakan Bupati Bondowoso Salwa Arifin, bahwa sampai saat ini dugaan korupsi pengalokasian Dana Desa melalui program Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) masih dalam proses hukum. Baik di Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Kepolisian.
“Ratusan Kepala desa dipanggil semua. Karena ada yang terindikasi korupsi pengalokasian Dana Desa (DD) program Getar desa. Sekarang masih dalam proses pemeriksaan penegak hukum,” katanya.
Pesan bupati Salwa, kejadian ini harus dijadikan peringatan kepada seluruh Kades agar kedepan tidak melakukan hal yang sama. Supaya pengalokasian DD dan program apapun itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya minta kepada seluruh Kades berhati-hati melaksanakan program DD karena hukum tidak memandang siapapun,” ungkapnya.
Sementara Abdurahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengakui sudah ada satu desa di Bondowoso tengah terindikasi korupsi pengalokasian anggaran DD. Yaitu Desa yang dimaksud desa Sumberejo, Kecamatan Ijen.
“Masalah getar desa itu memang ada indikasi ya, anggaran DD yang dianggarkan untuk Getar Desa. Sekarang sedang proses di Kejaksaan. Yang saya tahu baru satu. Desa Sumberejo, Kecamatan Ijen,” Selasa (17/7/2019).
Ia mengaku bahwa pihaknya sendiri telah dimintai keterangan oleh kejaksaan beberapa waktu lalu.
“Komunikasi sudah (red : dengan Kejaksaan), sudah dimintai keterangan kok saya,” ujarnya.
Ia enggan menerangkan indikasi korupsi Getar Desa secara terperinci. Ia hanya menyampaikan bahwa hal tersebut janganlah ditanyakan kepadanya.
Menurutnya hal tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Sehingga, masih belum tentu benar terjadi indikasi korupsi. Karenanya, segala sesutau kebijakan terkait posisi Kepala Desa Sumberejo tentu masih menunggu hasil pemeriksaan.
“Sekarang ini kan masih dalam proses pemeriksaan, jadi itu kan belum tentu salah atau bener kan. Kita masih menunggu pemeriksaannya bagaimana itu. Kan begitu, setelah ada hasil pemeriksaan baru kita ketahui,” pungkasnya.
