Reporter : Terbitan Jakarta

BONDOWOSO, kompasjatim.com – Dana desa (DD) tahun 2018 kemarin yang merupakan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, pencairannya belum optimal. Hingga berdampak pada pemanfaatan anggaran tidak secara cepat oleh sebagian desa yang ada di Kabupaten Bondowoso, Jawa timur.

Dikatakan M. Hanan, Kades (Kepala Desa) Paguan, kecamatan Taman Krocok bahwa pencairan DD yang 40 persen tahap III tahun 2018 kemarin molor. Akibatnya, pembangunan di desanya yang bersumber dari DD juga molor.

“Mestinya September 2018 kemarin itu sudah bisa dicairkan. Namun, di desa kami pencairan DD di November 2018,” katanya, Jum’at (11/1/2019)

Dari keterlambatan tersebut, kata Hanan, dalam satu minggu dari sekarang pembangunan itu akan selesai 100 persen, khususnya pekerjaan fisik RTLH (Rumah tidak layak huni) yang 4 Unit. Kendatinya, kegiatan yang lain, sebelumnya sudah dianggarkan melalui APBDes 2018.

“Pembangunan fisik RTLH di desa kami molor dan sekarang sudah 70 persen karena upaya kami sebelumnya sudah menggunakan dana APBDes tahun 2018. Bahkan ini masih molor hingga Januari 2019,” jelasnya.

Mirisnya, dari 5 RTLH yang dicanangkan dari DD tahap 3, semula akan dibangun secara bergantian. Namun setelah yang satu rumah dibongkar dan sudah hampir rampung, ternyata yang 4 RTLH juga sudah di bongkar oleh pemiliknya.

“Pihak kami tetap bertanggung jawab, dan tetap mematuhi aturan serta memperhatikan sisi kemanusiaan untuk kelanjutan pembangunan RTLH itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Taman Krocok, Sueharto, menegaskan, bahwa upaya pembinaan dan edukasi telah ia lakukan. Dengan cara mengumpulkan semua Kades di wilayah setempat.

“Agar yang selesai fisiknya, Spj ADD dan DD segera diserahkan ke kecamatan paling lambat 09 Desember 2018. Kalau masih ada fisik yang belum terselesaikan sampai akhir tahun 2018 agar disilvakan dan dilanjutkan tahun ini,” katanya.

Untuk Desa Paguan, lanjut Sueharto, diakui mengalami keterlambatan pada pembangunan fisik di RTLH.

“Saya sudah mendaedline, agar 31 Januari 2019, fisik maupun Spj harus selesai dan segera diverifikasi oleh tim kecamatan untuk selanjutnya diserahkan ke Kabupaten.

Ditempat yang berbeda, Pak Mus, salah satu penerima manfaat RTLH dari Rt.05 Rw.01 Desa Paguan berharap agar proses pembangunan RTLH jangan dihentikan, apapun alasannya.

Ia menjelaskan ada faktor yang akhirnya pembangunan RTLH molor. Pertama musim hujan yang harus menjadi pertimbangan. Sementara kedua menyangkut persoalan kesehatan dan kemanusiaan.

“Apa ia, dengan kondisi rumah yang sudah saya bongkar mau dihentikan dan dilanjutkan pada tahun ini yang belum diketahui kapan anggaran tersebut bisa direlokasikan lagi,” tandasnya.

E-KORAN