SANANA, terbitan.com – Proyek pembangun mesjid di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mendapat sorotan serius dari Komisi III DPRD Kepsul.
Komisi III menilai, pembangunan mesjid yang dikerjakan selama empat tahun ini seharusnya sudah selesai, tetapi kenyataan di lapangan malah meresahkan warga setempat. Pembangunan mesjid Desa Pohea ini, sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp. 4 miliar.
Hasil dari Rp 4 miliar, atap masih bocor saat musim hujan dan lantai duanya bergoyang. Padahal, pada lebaran Idul fitri kemarin, lantai dua sudah bisa dipakai oleh jamah. Hanya saja kondisi bangunan tidak memadai, makanya masyarakat kuga tidak mau ambil resiko.
Kemudian, pembangunan mesjid tersebut, dibangun sejak 2015 dengan anggaran Rp 500 juta, di 2016 anggaran Rp 500 juta, di 2017 anggarannya Rp 1 miliar lebih dan terakhir di 2018 anggarannya Rp 2 miliar. Kemudian, di 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 300 juta, tetapi belum dilelang oleh pemerintah daerah.
Dari empat tahun pembangunan ini dikerjakan, kontraktornya juga berbeda-beda. Anggota Komisi III DPRD Kepsul, Burhanudin Buamona mengatakan, dengan melihat kondisi mesjid di Desa Pohea ini, sebenarnya masih banyak kekurangan yang harus diselesaikan.
“Hari ini saya sendiri yang turun ke lokasi dan melihat kondisi mesjid, hasilnya memang sangat banyak kekurangan. Yang pertama atapnya masih bocor-bocor, kedua lantai dua itu juga tidak kuat. Lantai dua itu kalau menampung jamah sekitar 100 orang maka dipastikan akan runtuh,” katanya saat ditemui di mesjid Pohea, Senin (17/6),
Burhan menganggap, lantai dua mesjid Pohea ini harusnya ditambah satu balok tengah untuk dijadikan penahan. Kalau tidak ada balok tengah, sudah pasti tidak mungkin menahan beban yang lebih berat. “Saat kami berada diatas lantai dua, memamg ada perasaan rasa takut. Jadi harus ada tambahan balok di bagian tengahnya,” pintanya.
Jadi, lanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam hal ini di Bidang Perumahan dan Pemukiman (Perkim) harus bertanggung jawab atas pekerjaan ini. Karena, memang pekerjaan masih banyak sekali kekurangan terhadap pembangunan. “Kami minta PU bertanggung jawab atas proyek pembangunan ini hingga selesai,” harap Burhanudin.
Mesjid Pohea ini, Burhanudin menambahkan, seharusnya menjadi perhatian penuh bagi pemerintah daerah. Sebab, ini satu-satunya mesjid yang menjadi ikon ketika ada tamu dari luar yang datang berkunjung di lingkup kantor bupati. “Kan tidak mungkin tamu pejabat negara dari luar daerah yang berkunjung di kantor bupati lalu kemudian melakukan sholat di mesjid diluar dari Desa Pohea.
Sudah pasti akan sholat di mesjdi Pohea. Maka dari itu harus ada perhatian kusus dari pemerintah,” pintanya. (GNS/Rbt/Ad)
