1,6 M Jadi Temuan BPK, HCW Malut Desak Aparat Penegak Hukum Segera Usut

TALIABU, Terbitan.com – Proyek pembangunan peningkatan jalan (HRS Base) dalam kota Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu (Pulta) Provinsi Maluku Utara (Malut) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – RI Nomor :21.C/LHP/XIX.TER/5/2019 Tanggal : 22 Mei 20I9

Pasalnya, Proyek yang menggunakan dana APBD 2019 dengan pagu senilai Rp 17,4 Miliar Lebih itu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) jadi temuan kelebihan pembayaran sekitar Rp Rp l. 677. 725.387,00 alau 9,60% dari keseluruhan item pekerjaan dalam kontrak.

Baca Juga :

Berdasarkan hasil lelang di LPSE Pulau Taliabu, PT. Limau Gapi (LG) dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.1/33.KONT/KONTRAK /DPU-PR/PT/2018 tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp l7.475.740.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitung mulai 13 Agustus 2018 sampai dengan 25 Desember 2018.

Sementara itu, PT. Limau Gapi yang beralamat di Jl. Rembutan kelurahan Makassar Barat, Kecamatan kota Ternate Tengah, yang memenangkan proyek pembangnan jalan tersebut dengan pagu anggaran Rp 18.400.000. 000. 00,

Sementara itu, Harga penawaran Rp. 17.475.740.533.83. “Dengan demikian, denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan dalam Kota Bobong (HRS base) adalah senilai Rp l59.383.911,77 (95/1.000 x Rp l.677.725.387,00), “ungkap Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Cropsion Word (HCW) Maluku Utara, Razak Idrus saat dihubungi via Whats Aap, Sabtu (29/08/20)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Cropsion Word (HCW) mendesak aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran dan sekaligus agar para pelaku segera diadili,” tegas Rajak

Sementara itu, Kapala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Suprayitno belum sempat dihubungi, hingga berita ini di tayangkan. {GNS}

Pos terkait