Buat Posko Induk Kabupaten Barito Utara, Tim Gugus Tugas Sepakat

MUARA TEWEH, terbitan.com – Menindak lanjuti pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Barito Utara yang sudah berjalan optimal dan selalu update perkembangan terbaru penanganan Covid- 19, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengelar pertemuan dengan Ketua DPRD, Kapolres Barito Utara dan Dandim 1013 Muara Teweh Jumat 03/04/2020

Bupati H. Nadalsyah didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah, Ir. H. Jainal Abidin dan seluruh undangan yang hadir memberikan apresiasi kepada semua anggota Tim Gugus Tugas yang bekerja sebagai garda terdepan untuk antisipasi, pencegahan dan penanganan covid- 19 yang ada di Barito Utara ini.

Bacaan Lainnya

” H.Nadalsyah, sangat berterimakasih atas kepatuhan warga masyarakat Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan himbauan pemerintah, karena penanganan Covid-19 ini adalah tugas bersama.

Bahkan Bupati juga menyampaikan, Posko Gugus Tugas di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang merupakan posko yang sangat efektif karena di wilayah ini merupakan pintu masuk dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut Ketua DPRD Ir. H. Mery Rukaini juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang membebaskan pembayaran iuran PDAM Kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dengan menjawab permintaan Kapolres Barito Utara AKBP Dodo Hendro Kusuma, S.I.K. agar dibentuk Posko Gugas Tugas Bersama atau posko induk di kabupaten,

” Bupati H.Nadalsyah menerima saran dan masukan tersebut dan segera ditindak lanjuti dengan membuat Posko Bersama di samping Kantor Bupati atau di halaman Tiara Batara Muara Teweh dimana anggota Posko nantinya merupakan Gabungan Anggota TNI/Polri serta Perangkat Daerah.

Letkol Inf. Yusan Riawan Dandim 1013 Muara Teweh memberikan masukan dan pendapat agar pemerintah kabupaten Barito Utara menjaga ketersediaan stok pangan dan ketersediaan peralatan kesehatan/obat -obatan baik di pustu, Puskesmas, maupun Rumah Sakit Muara Teweh.

Menjawab hal tersebut Bupati memerintahkan Kepada leading sektor Disperindagsar, Dinas Ketahananpangan Dinas Pertanian, Dinas Koprasi, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi serta seluruh perangkat daerah agar bisa melakukan pemantauan dan pengendalian dilapangan.

(Iwan)

Pos terkait