Diduga SK Pengakatan Damang Lahei di Nilai Cacat Hukum,Bupati Barito Utara di Gugat Ke PTUN Palangka Raya

PALANGKA RAYA,terbitan.com – Bupati Barito Utara (Batara), H Nadalsyah digugat. Lantaran pengangkatan Damang Kepala Adat di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Barito Utara Nomor 188.45/396/2020.

Surat yang ditandatangani tersebut, akhirnya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya. Pasalnya keputusan tersebut, dinilai dari hasil proses pemilihan yang tidak prosedural, bahkan tidak sesuai aturan peraturan daerah.

Bacaan Lainnya

Jhon Kenedy Selaku penggugat didampingi kuasa hukum yang diketuai oleh Tukas Y Buntang bersama timnya, yakni Dagut, Ibu Nie dan Restumini. Proses sidang pertama di PTUN Palangka Raya, Rabu 16/12/2020. pagi.

Jhon Kenedy mengatakan kepada media terbitan.com.”Saya menggugat SK pengangkatan damang yang dikeluarkan Bupati Barito Utara, karena berdasarkan proses pemilihan yang melanggar aturan,” Katanya Kamis 17/12/2020.

Lanjutnya, bahwa dirinya adalah salah satu kandidat calon Damang yang ikut dalam pemilihan tersebut. Yang mana, pemilihan tidak mmenggunakan aturan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat se Kalimantan Tengah. Dalam perda tersebut damang dipilih melalui suara kepala Desa, BPD dan Mantir setiap Desa.

“Namun panitia pelaksana menggunakan Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2002 dengan menggunakan suara kepala desa dan mantir saja. Sehingga suara dari BPD tidak tersalurkan.

Jhon Kenedy berharap, agar SK tersebut dapat batal demi hukum dan pemkab dapat mengambil langkah selanjutnya.“Harapan saya pemerintah bisa mengambi kebijakan membatalkan SK,” pungkasnya.

Lebih lanjut disampaikan ketua tim kuasa hukum Tukas Y Buntang, bahwa panitia pelaksana pemilihan adalah Camat Lahei. bahkan dalam administrasi yang dilakukan seperti surat menyurat melanggar administrasi.

“Bahkan ada surat yang menggunakan cap camat. Padahal surat tersebut untuk administrasi pemilihan damang yang sebagai ketua tim,” terangnya.

Tukas, juga berharap dengan adanya pengajuan sidang ke PTUN tersebut, menjadi bahan pembelajaran agar kedepannya pemerintahan ditingkat kecamatan bisa mematuhi aturan hukum.

Sementara itu, kuasa hukum Pemkab Barito Utara yakni Kasubag Bantuan Hukum, Sumadi Kamarol menyampaikan, bahwa bupati mengapresiasi yang dilakukan Jhon Kenedy.

“Disini Pak Bupati menyambut baik upaya hukum yang dilakukan Pak Jhon Kenedy. Artinya kita berangkat dalam proses pemilihan damang ini melalui prosedur, jika tidak sesuai maka akan menjadi hak konstitusi warga negara untuk mengajukan keberatan dan sanggahan ke pihak peradilan.

“Ini akan menjadi contoh baik. Karena dalam konstitusi, diupayakan setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan mufakat, namun bila tidak menemukan kesepakatan maka ada proses peradilan yang dijamin undang- undang,” pungkasnya.

Pos terkait