Kasus Dugaan Korupsi Kepala Desa Jangkang Baru, Kinerja Inspektorat Barut Dalam Tangani Dipertanyakan

MUARA TEWEH, terbitan.com – Mandeknya hasil auditor dugaan tindak pidana korupsi kepala Desa Jangkang Baru, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2016 sudah 3 tahun berjalan oleh Inspektorat Barut dipertanyakan.

Padahal, dugaan tindak pidana korupsi kades Jangkang Baru sudah dilaporkan pada bulan Desember 2016 dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Barito Utara, namun sampai sekarang belum ada kepastian hukum, oleh Inspektorat lamban dalam memberikan data yang dibutuhkan penyidik.

Bacaan Lainnya

Terungkapnya kelalaian dan lambannya penanganan kasus dugaan korupsi kades Jangkang Baru berdasarkan hasil investigasi wartawan terbitan.con semenjak kasus ini dilaporkan padahal hasil pemeriksaan khusus (Riksus) dari auditor yang sudah dilakukan Inspektorat ditemukan ratusan juga dugaan korupsi dalam pembangunan tahun anggaran 2016 yang sudah diserahkan ke Kejari Barut.

Sedangkan untuk kasus yang sama di Kecamatan Lahei Barat yang telah dilaporkan LSM FPH dan masyarakat sudah diproses hukum dengan tersangka Kadesnya sudah menjalani hukuman penjara.

Saat dikonfirmasi media online terbitan.com kepada Inspektorat bangian Irban II Sumarto mengatakan, pihaknya terkendala dengan pandemi COVID-19 untuk turun kelapangan karena pimpinan tidak memberi ijin.

“Kemarin bulan februari dari pihak kejaksaan sudah menghubungi kita untuk turun kelapangan karena mereka sudah siap, namun ketika kita ajukan ke pimpinan tidak memberikan ijin kepada tim kita untuk turun ke Desa Jangkang Baru karena tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas terkait COVID-19,” ucap Irban II yang diperbantukan untuk menangani riksus di Desa Jangkang Baru ini.

Lanjutnya, pihaknya sudah melakukan tiga kali klarifikasi hasil riksus sesuai koordiansi dengan BPKP, kemarin sudah kita serahkan kepada Kades Jangkang Baru untuk melakukan surat klarifikasi namun sampai sekarang belum dikasih kepada kita.

Sementara, Pihak Kejaksaan dan Inspektorat hanya menunggu surat klarifikasi tersebut yang sampai saat ini belum diberikan kades Jangkang Baru, padahal surat tersebut sudah kita serahkan sesuai permintaan Kejaksaan sudah tiga bulan yang lalu.

“Kendala kita, ketika saat menghubungi kades Jangkang Baru lewat via telepon seluler beberapa kali tidak diangkat mau diangkat, karena dia tau yang menelpon adalah pihak kita Inspektorat,” tutup Sumarto kepada wartawan terbitan.com.

Terspisah, Sangat disayangkan dengan kinerja Inpektorat dalam menangani semua laporan dugaan kasus korupsi kades yang masuk ke Inspektorat tidak ditangani sesuai SOP contohnya untuk Desa Jangkang Baru.

Bayangkan sudah 3 tahun lebih laporan dugaan kasus korupsi kades Jangkang Baru ini dilaporkan ke Institusi penegak hukum, namun sampai sekarang masih belum ada kepastian Hukum,” ungkap Devi seorang warga Jangkang Baru.

Akhirnya, kita warga masyarakat Barito Utara kehilangan kepercayaan kepada Insektorat Barut sealaku pejabat Pengawas Daerah yang seakan-akan menutup-nutupi kesalahan Kades yang sudah dilakukannya.

“Kita berharap kepada Bupati Barito Utara agar menindak tegas pejabat Inspektorat yang lalai dan lamban dalam menjalan tugasnya selaku pengawas dalam pembinaan di pemerintahan Birokrasi,” tukasnya.

Jangan sampai warga masyarakat berasumsi bahwa penanganan dugaan Kasus korupsi Kades yang sudah dilaporkan juga ditutup-tutupi oleh Pemerintah Daerah,” tutupnya. (Iwan)

Source:

Pos terkait