Penegak Hukum di Minta Usut Proyek Jalan Desa Kaporo – Capalulu

SANANA, terbitan.com – Penegak Hukum diminta usut tuntas proyek pembangunan jalan Desa Kaporo – Capalulu, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) yang dikerjakan oleh rekanan PT. Pelangi Persada Nusantara pada tahun 2017 lalu di duga ada sarat penyimpanan.

Pasalnya, Anggaran senilai Rp 16 Milyar yang dikerjakan PT. Pelangi Persada Nusantara ini sesuai dengan temuan BPK Perwakilan Malut, Nomor Tanggal 009/183/KS/V/2018. 21 Mei 2018 senilai Rp 1 Miliar lebih dalam pekerjaan jalan timbunan pilihan/sirtu baru mencapai 9 kilometer dari rencana 23 Kilometer Tahun Anggaran (TA) 2017 yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca Juga :

Selain itu berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor 910.916/620/03.
BM/DPUPRPKP-KS/IV/2017 tanggal 5 April 2017 senilai Rp l5.842.908. 033,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah selama 270 hari kalender (5 April s.d. 30 Desember 2017).

Hal tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara,Rajak Idrus mendesak aparat penegak hukum (APH) di Maluku Utara untuk menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sula,”tandas Rajak kepada terbitan, com, Minggu (2/2/2020)

Lebih lanjut Jack sapaan akrabnya mengatakan, Jika dalam penyelidikan nanti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sudah mengembalikan temuan tersebut, maka daerah tidak dirugikan, akan tetapi jika temuan itu belum dikembalikan maka kuasa pengguna anggaran (KPA) nya harus diperiksa,” tegas Rajak {GNS}

Terbitan Terkait