JAKARTA, terbitan.com – Korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak luas bagi kemaslahatan hidup manusia. Bahkan, korupsi di sektor sumber daya alam dan lingkungan, berdampak lebih luas. Tak hanya berdimensi sosial, ekonomi, melainkan juga eksistensi lingkungan hidup juga terancam.
Untuk membantu aparat penegak hukum di deluruh dunia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), utamanya dalam proses penanganan korupsi di sektor kehutanan, dua perwakilan lembaga non-pemerintah asal Indonesia dan Brazil, yakni Mumu Muhajir dari Auriga Nusantara dan Tasso Azevendo dari the Greenhouse Gas Emissions Estimation System (SEEG), berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, (25/4).
Dalam kesempatan itu, Mumu Muhajir menyampaikan keyakinannya bahwa pemantauan tutupan hutan merupakan kebutuhan penting dalam upaya pelestarian hutan. Karena itu, Auriga Nusantara mengembangkan situs http://simontini.id/ yang menyediakan informasi terkait, sehingga terjadi perlindungan hutan yang diiringi pelibatan publik. Ke depan, situs ini juga dikembangkan sebagai sistem monitoring tutupan dan izin.
“Harapan kami selanjutnya, dapat dikembangkan sebagai platform independen bersama jejaring masyarakat sipil di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Mumu.
Hal ini tak terlepas dari upaya Auriga sebagai salah satu anggota Tim Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 K/L tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang berpartisipasi dalam kunjungan pembelajaran pemantauan deforestasi ke Brazil.
Menurut Tasso Azevendo dari SEEG, ada pertemuan itu, diperoleh kesepahaman bahwa kolaborasi masyarakat sipil kedua negara, sangat relevan sebagai bagian dari negara pemilik hutan terluas di dunia.
“Kolaborasi ini diharapkan menjadi ajang bertukar pengetahuan dalam pelestarian hutan tropis terkait sistem pemantauan hutan, salah satunya melalui situs MapBiomas http://mapbiomas.org/),” katanya
Dengan fasilitasi dari Woods and Wayside International (WWI), sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Amerika Serikat, kedua situs milik Auriga dan SEEG tersebut diupayakan untuk bersinergi, yang diawali pertukaran pengetahuan antar-tim, yakni Auriga dan MapBiomas, pada kunjugan MapBiomas dan WWI ke Indonesia pada akhir April 2019.
Tasso kemudian memperlihatkan laman Mapbiomas.org yang berisi informasi mengenai transformasi sebuah daerah dari citra satelit. Lewat situs ini, pengguna juga dapat mendapatkan pasti mengenai luas wilayah, dan gambar lokasi tersebut.
Situs ini juga memiliki satu fitur yang berguna untuk para penegak hukum, yaitu Biomas Alert. Fitur ini akan memberikan laporan kepada penegak hukum jika ada aktivitas penebangan hutan yang tertangkap citra satelit.
“Ketika kita diberikan peringatan, kita bisa melakukan pengecekan apakah terjadi sesuatu di sana,” ujar Tasso.
Situs itu akan memberikan gambar sebelum dan sesudah terjadi aktivitas penebangan hutan. Selain itu, situs itu juga akan memberikan informasi titik koordinat lokasi serta luas wilayah yang gundul.
“Kami percaya dengan membuat Map Biomas ini bisa menjadi kekuatan untuk mengawasi lingkungan kita dan menindak yang merusaknya,” kata Tasso.
Wakil Ketua KPK menyatakan bahwa kedua platform ini akan berguna untuk lembaga seperti KPK dan juga lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan hutan dan pelestarian alam.
“Bagi KPK, ini akan berguna terutama untuk tim penyelidikan dan pengaduan masyarakat,” ujar Syarif.
Syarif sangat berterima kasih atas dukungan dan inisiatif kelompok masyarakat dalam pelestarian alam dan pencegahan korupsi. Ia yakin dua situs tersebut akan mendorong efektivitas penegakan hukum, pemberantasan korupsi serta pengintegrasian informasi dan data terkait kehutanan.
