JAKARTA, terbitan.com – Bidang PTKP Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka Banten menggelar diskusi permasalahan bangsa. Tema diskusi yakni “Pengibaran Bendera OPM Di depan Istana, Siapa Yang Bertanggung Jawab; Kapolda atau Kapolri ?”
Dalam diskusi yang diadakan di Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (3/09/2019), para peserta menyikapi permasalahan Pengibaran bendera bintang kejora (OPM) di depan istana RI beberapa waktu lalu.
R. Ridwan selaku ketua pelaksana diskusi tersebut menyampaikan, diskusi ini diselenggarakan karena mereka menilai, tindakan pengibaran bendera OPM yang mencoreng kedaulatan NKRI. “Dan, siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, apakah Kapolri atau Kapolda?” tuturnya.
Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka – Banten Hendra mengkritisi aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa Papua yang dianggap tidak tegas dalam menghalau pengibaran bendera bintang kejora di depan istana.
“Pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana RI jelas sudah mencoreng kedaulatan NKRI,” ulasnya. Atas peristiwa tersebut, Presiden Jokowi harus melakukan tindakan tegas.
Achmad Fanani Rosyidi, aktivis HAM yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi mengatakan, para elit politik harus bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan-kerusuhan mengatasnamakan rasisme belakangan ini.
“Untuk itu, beliau Presiden RI Joko Widodo harus melakukan proses rekonsiliasi nasional dengan pihak-pihak terkait agar kondisi bangsa ini kembali kondusif,” imbaunya.
Diskusi yang dipandu oleh Nofa Ksatria (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia) menyimpulkan bahwa adanya kerusuhan yang terjadi belakangan ini dikarenakan para elit politik yang memiliki kepentingan menjelang pelantikan Presiden RI dan Wapres RI.
Selain itu aparat juga tidak tegas dalam menindak para pengunjuk rasa beberapa waktu lalu sehingga bendera bintang kejora dapat berkibar di depan istana.
Penulis: Ananta Putra
