Anggaran Kegiatan DPRD Bondowoso Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19, Ini Penjelasan Ketua DPRD

BONDOWOSO, Terbitan.com – Seluruh masyarakat dari berbagai penjuru wilayah Bondowoso, Jawa Timur yang dinyatakan pasien dalam pengawasan (PDP) atau yang positif terjangkit wabah virus Corona disease (Covid-19) biaya akan ditanggung pemerintah.

“Jika ada masyarakat yang terpapar mulai PDP dan positif Corona yang punya BPJS akan dibiayai Menteri Kesehatan RI secara gratis,” disampaikan Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir,Jum’at (17/4/2020)

Bacaan Lainnya

Sementara bagi masyarakat yang tidak mempunyai BPJS, seluruh biaya akan ditanggung pemerintah daerah yang sumber dana juga dari anggaran kegiatan di DPRD Bondowoso yang sudah dipangkas untuk penanggulangan bencana Covid-19.

Pemangkasan anggaran DPRD cukup signifikan karena lebih penting atau berarti untuk suatu persoalan yang dihadapi saat ini. Awalnya sebesar Rp 3 Miliar dan meningkat lagi menjadi Rp 4,1 Miliar.

“Contohnya anggaran yang dipangkas seperti kunjungan kerja (kunker) luar dan dalam daerah, untuk penanggulangan Covid-19,” jelas Pak Ketua, sapaan populernya.

Selain itu, kata Pak Ketua, anggaran Rp 29 dari APBD sudah di dok. Bahkan, pihak eksekutif sudah mengumumkan keseluruhan anggaran sebesar Rp 46 Miliar yang bisa dimanfaatkan untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak Covid-19.

“Misalnya untuk pembelian alat pelindung diri (APD) serta alat medis lainnya,” 

Lebih tegas Pak Ketua, jangan sampai karena APD minim membuat tenaga medis tertular, dia juga punya keluarga. Lantaran APD tidak dapat mengimbangi penanganan pasien positif Covid-19.

“Karena tidak cukup hanya doa, ikhtiar adalah salah satu cara agar semua segera berlalu. Kucurkan anggaran, mengingat APD bagi pekerja medis adalah benteng,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat yang pekerja harian yang berasal dari warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah juga dipikirkan oleh pemerintah desa maupun Pemkab.

“Saya mendesak eksekutif segera gelontorkan bantuan untuk APD medis, juga pemerintah desa. Khususnya, untuk warga tidak mampu yang bisanya bekerja harian atau berpenghasilan tidak menentu,” pungkasnya.

Pos terkait