BLT DD di Sampang Diperpanjang Hingga 6 Bulan, Jumlah Tambahannya Mengejutkan

Abdul Malik Amrullah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang

SAMPANG, Terbitan.com – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dampak corona virus (Covid-19) selama tiga bulan di Kabupaten Sampang tampaknya akan diperpanjang menjadi enam bulan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, H. Abdul Malik Amrullah membenarkan adanya perubahan oleh Kementerian Keuangan terkait perpanjangan BLT DD menjadi enam bulan.

Bacaan Lainnya

“Oh iya, sesuai keputusan menteri keuangan, BLT Dana Desa diperpanjang menjadi enam bulan,” ujar Malik sapaan akrab H. Abdul Malik Amrullah pada terbitan.com saat hubungi melalui sambungan selulernya, Senin (02/05/2020).

Kendati demikian, Malik menjelaskan adanya perbedaan jumlah bantuan yang diberikan terhadap masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) dalam tiga bulan terakhirnya.

“Dari enam bulan itu jumlahnya tidak sama, sebelumnya Rp.600.000 selama tiga bulan, tambahannya saat ini adalah Rp.300.000 selama 3 bulan juga, jadi total enam bulan,” jelasnya.

Disinggung mengenai penekanan terhadap pemerintah atas anjuran percepatan pencairan BLT DD di setiap Desa dirinya mengakui adanya Desa yang tak mengikuti anjuran percepatan pencairan BLT sebelum lebaran.

“Ada 38 Desa yang belum dan tidak mengikuti percepatan pencairan BLT DD sebelum lebaran, mereka fokus pada non tunai, dan ditahap dua ini sudah wajib non tunai, tidak akan diberikan langsung lagi,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan jumlah dana bantuan langsung tunai (BLT) Desa. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

PMK tersebut menyatakan pemerintah akan menaikkan dana BLT Desa dari Rp 1,8 juta/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp 2,7 juta/KPM.

“Menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp 1,8 juta per KPM menjadi Rp 2,7 juta per KPM sehingga total anggaran untuk BLT Desa meningkat dari Rp 21,19 triliun menjadi Rp 31,79 triliun,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/5/2020).

Di samping itu, jangka waktu pemberian BLT ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Namun, penyalurannya akan dilakukan per bulan.

“3 bulan pertama sebesar Rp 600.000/KPM/bulan, lalu 3 bulan berikutnya sebesar Rp 300.000/KPM/bulan,” terangnya.

Sri Mulyani juga memberikan keleluasan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat, yakni dengan menghapus batasan maksimal pagu dana desa yang digunakan untuk BLT Desa tersebut.

Tak hanya menambah besaran BLT Desa, pemerintah juga mengatur ulang skema penyaluran dana desa ke daerah. Salah satunya dengan memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran dana desa Tahap I dan Tahap II.

Caranya dengan mengalihkan persyaratan Peraturan Desa mengenai APBDes sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I menjadi persyaratan penyaluran tahap III sehingga persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I lebih sederhana, yaitu hanya Perbup/wali tentang penetapan rincian Dana Desa atau keputusan bupati/walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa dan Surat Kuasa Pemindahbukuan.

Selain itu penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu 15%, 15% dan 10%.

“Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II berupa laporan realisasi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran dialihkan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sehingga penyaluran Dana Desa tahap II menjadi tanpa persyaratan,” terangnya.

Berbeda dengan PMK sebelumnya yang mewajibkan adanya laporan pelaksanaan BLT Desa sebagai syarat penyaluran, maka dalam PMK kali ini persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut dihapus. Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan dua kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu. Pengaturan tersebut lebih cepat dibanding PMK sebelumnya yang hanya dapat dilakukan setiap bulan.

Sebagai informasi, penyaluran Dana Desa 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga 30 April 2020, penyaluran Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp 20,99 triliun atau 29,48% dari pagu alokasi. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 195,95%.

Sedangkan, penyaluran Dana Desa pada bulan Mei diperkirakan sebesar Rp 11,67 triliun sehingga sampai dengan akhir Mei penyaluran Dana Desa dapat mencapai Rp 31,96 triliun atau sama dengan 44,9% dari pagu Dana Desa. Selanjutnya, pada akhir Juni penyaluran Desa diperkirakan sudah mencapai Rp 42,64 triliun.

“Dengan demikian, pada semester I tahun 2020 penyaluran Dana Desa dapat melebihi 50% pagu Dana Desa,” tutupnya. (Adie)

Pos terkait