Dana Covid-19 Bondowoso 46 M, Sinung Sudrajad Sebut Skema Penanganan Belum Jelas

BONDOWOSO, Terbitan.com – Wakil Ketua DPRD, Sinung Sudrajad, pertanyakan skema penanganan, pencegahan dan penyebaran virus corona disease (Covid-19) di Pemkab Bondowoso.

Lantaran sampai saat ini, kata Sinung, belum ada skema penanganan dan pencegahan covid-19 yang jelas. Sehingga pelaksanaannya OPD terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga :

“Tetapi jika tidak ada skema penanganan yang jelas, dana yang ada tidak dapat dipergunakan secara maksimal,” terangnya,Selasa (21/4/2020)

Sementara upaya pencegahan penyebaran Covid-19 membutuhkan anggaran dan logistik. Seperti pengadaan APD (alat pelindung diri), penyediaan fasilitas kesehatan ruangan isolasi bagi pasien dan pengawasan (PDP) di rumah sakit

Jumlah ODP dan PDP bisa saja terus bertambah. Karena itu, perlu diantisipasi sejak dini penyediaan APD untuk masyarakat dan petugas medis diluar maupun diruang isoloasi rumah sakit.

“Pemkab harus cepat bertindak, jangan terlambat. DPRD berkomitmen memberikan ruang anggaran seluas-luasnya dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19,” ujarnya.

Sinung menyayangkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sejauh ini belum dapat membuat skema penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Penggeseran anggaran OPD untuk Covid-19 saat ini sudah mencapai Rp 46 miliar dari sebelumnya hanya Rp 29 miliar,” paparnya

Namun sampai saat ini, kata Sinung, bahwa DPRD belum dapat melihat berapa anggaran yang sudah direalisasikan dan capaiannya.

Sementara belum lagi persoalan carut marutnya data masyarakat yang terdampak covid-19. Padahal pemerintah pusat dan provinsi memberikan ruang kepada Pemkab untuk mengajukan data warga yang terdampak dengan berbasis NIK.

Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan penanggulangan Bencana daerah dan RSUD Dr. Koesnadi Bondowoso, menurut dia, secepatnya membuat perhitungan perkiraan kebutuhan biaya dengan mengacu kepada kemungkinan terburuk yang berpotensi bisa terjadi di Kabupaten Bondowoso.

“Ini membutuhkan data yang valid, khususnya data DTKS non program dan data Non DTKS,” tegasnya.

Harapan Sinung, DAK yang tertunda bisa semaksimal mungkin masuk kembali ke Bondowoso meski dalam wujud lain.

“Bisa saja program jaminan sosial kepada warga terdampak. Sehingga anggaran tersebut bisa tetap dimanfaatkan oleh rakyat Bondowoso,” pungkasnya.

Pos terkait