Dianggap Amburadul, DPRD Bondowoso Kembalikan LKPJ Bupati Tahun 2020

  • Bagikan
H Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso

BONDOWOSO, Terbitan.com – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H. Ahmad Dhafir membenarkan jika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2020 di kembalikan

Kenapa dikembalikan, (Ahmad Dhafir red) hasil rapat semua fraksi mengatakan LKPJ Buapti tidak mencantumkan capaian kinerja program, kegiatan serta serapan anggaran dan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

“Setelah mengadakan rapat di semua komisi sesuai dengan mitra kerja masing-masing. Mereka sepakat LKPJ Bupati tahun 2020 dikembalikan,” Katanya

Lanjut Ahmad Dhafir, LKPJ juga dianggap tidak sesuai amanah Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Baca juga:  Dinas PUPR Barut Lakukan Perbaikan Jalan Dalam Kota 

“LKPJ merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan, sebagai pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD,”terangnya.

Selain itu, dengan LKPJ tersebut diharapkan dapat meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktivitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan DPRD.

DPRD sendiri juga harus menjalankan fungsi control sebagaimana yang diamanatkan pada UU 32 pasal 42 ayat 1 huruf h yang berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang salah satunya meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

‘Karena dikembalikan, selanjutnya dapat dilakukan pembahasan dan dilanjutkan penyampaian rekomendasi DPRD,” Ungkapnya.

Sementara ketua Faksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Bondowoso, H. Tohari, menjelaskan alasan DPRD mengembalikan LKPJ Bupati, murni karena penyusunan tidak sesuai Permendagri No. 18/2020.

Baca juga:  Pelantikan Kepala Desa se -Kabupaten Kepulauan Sula saat pandemi Covid -19

“DPRD tidak dapat membahas LKPJ. Maka otomatis dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Katanya Tohari yang juga ketua komisi 1 DPRD Bondowoso.

Selain itu, ditemukan banyak ketentuan yang dilanggar di penyusunan LKPJ. Diantaranya, Permendagri 18/2020 tidak dicantumkan dalam dasar penyusunan LKPJ dan lebih parah tidak dilaksanakan dalam penyusunan LKPJ Bupati.

Anehnya lagi, dalam penyusunan tidak membentuk tim dan kelompok kerja penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), LKPJ dan RPJMD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, dengan Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Penyusun.

Sehingga penyusunan LKPJ terkesan asal-asalan, karena capaian kinerja sangat berhubungan dengan realisasi pengunaan anggaran.

Baca juga:  Pelantikan Kepala Desa se -Kabupaten Kepulauan Sula saat pandemi Covid -19

‘Sebagai contoh, di OPD Dinsos, terdapat anggaran ± Rp 1 miliar dengan capaian kinerja 100%, tetapi penggunaan anggaran hanya dilaporkan Rp1 juta,”terangnya.

Pemerintahan saat ini, lanjut Tohari, laporan kinerja masing-masing OPD tidak dilakukan secara rutin dan periodik, bahkan Bagian Pemerintahan sampai jemput bola meminta laporan kinerja OPD. Dan setelah OPD melaporkan, ternyata tidak ada kesesuaian data capaian kinerja dengan LKPJ.

“Pengembalian LKPJ ini kiranya segera dilakukan perbaikan. Sehingga LKPJ betul-betul menyajikan data sesuai dengan perencanaan dan fakta pelaksanaan anggaran,”pungkasnya

  • Bagikan