Dispendukcapil Sampang Targetkan “Sakera Misem” Sukses di 2021

Plh. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sampang, Edi Subiato menunjukan PIN Sakera Misem

SAMPANG, Terbitan.com – Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang mempunyai target Satu Pintu Administrasi Kependudukan Rakyat Menjadi Sejahtera dan Membahagiakan (Sakera Misem) sebagai pelayanan di tingkat Desa.

Plh. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sampang, Edi Subiato, mengatakan jargon Sakera Misem ingin ia sukseskan di Kabupaten Sampang dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan efisiensi anggaran serta waktu untuk warga.

Bacaan Lainnya

“Di tahun depan Sakera Misem kami target setiap Desa di Sampang sudah menjalankan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke Dispendukcapil cukup dengan pelayanan di Desa, secara efisiensi anggaran dan waktu masyarakat tidak akan terbebani,” ujar Edi sapaan akrab Kepala Dispendukcapil Sampang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/09/2020).

Menurutnya, jika hal itu diterapkan hanya ada beberapa administrasi kependudukan yang memang masyarakat harus datang ke Dispendukcapil karena keterbatasan alat dan blangko.

“Selain e-KTP dan KIA nantinya semua sudah bisa diurus di Desa masing-masing karena kesulitan untuk alat cetak dan Blangko. Kecuali Desa menganggarkan alat itu kita bisa bantu Blangkonya,” jelasnya.

Dirinya berharap terhadap Pemerintah Desa untuk menyediakan alat dan tempat yang dibutuhkan untuk mengaktifkan pelayanan itu, yang paling sulit menurutnya ialah jaringan, sejauh ini menurut Edi sudah ada dua Desa yang melakukan uji coba.

“Sudah ada Dua Desa, Desa Labuhan dan Taman Kecamatan Sreseh. Sebetulnya Ada lima kebutuhan untuk Desa bisa mengaktifkan itu, tempat, seperangkat komputer, printer atau scenner dan Jaringan yang memadai. Jika itu siap akan kami istalkan kebutuhan aplikasi pelayanan itu,” tandasnya.

Selain itu, di balik diterapkannya Sakera Misem Dispendukcapil berharap dapat memutus anggapan buruk masyarakat terkait biaya administrasi Kependudukan (Calo).

“Terus terang kami kerap jadi korban karena maraknya biaya administrasi Kependudukan oleh Oknum yang membantu warga, sehingga kadang Dispendukcapil dianggap menarik biaya dalam hal mengurus administrasi, semoga dengan semua cukup di Desa kami dapat memutus anggapan itu,” pungkasnya. (Adie)

Pos terkait