Kenaikan Listrik, DPRD Barut Gelar RDP Bersama PLN

MUARA TEWEH, terbitan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah adakan Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan pihak ULP PLN Rayon Muara Teweh mengenai tagihan listrik ke pelanggan oleh pihak PLN yang sangat tinggi, sehingga membuat warga jadi resah.RDP tersebut telah dilansungkan pada ruang Sidang Paripurna Selasa 9/6/2020.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Permana Setiawan,ST didampingi Wakil Ketua II Sastra Jaya dan dihadiri Asisten III Sekda, Kabag Perekonomian Setda, Mewakili PT.PLN, Ketua YLKI, Camat teweh Tengah dan Lurah Lanjas serta gabungan anggota Dewan dari masing Fraksi.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Golkar Drs.H.Asran merasa prihatin dengan hal ini bisa terjadi, sebab petugas tidak bisa turun lapangan untuk mencatat pemakaian pelanggan, sehingga membuat pihak PLN mengambil rata-rata pemakaian pelanggan bulan sebelumnya,oleh karena itu tagihan listrik warga mengalami kenaikan yang cukup fantastis.

“Banyak,”hampir semua warga Barito Utara yang mengeluh dan kaget.Terus terang saja kaget, bulan ini listrik sangat tinggi sekali bayarnya ke PLN.Biasanya, kan rumah-rumah kami kosong tidak ada orangnya bayar bebannya di bawah dari Rp.100.000 sekarang bulan April dan Mei Rp. 1.500.000,”ungkap H.Asran.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa petugas atau pegawai yang tidak bisa turun kelapangan itu kurang tepat.

“Saya lihat petugas pakai alat dan pasilitas cukup lengkap, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak ke rumah-rumah pelanggan untuk mengecek kembali kilometer yang dipakai,”katanya.

“Saya minta kepada pihak PLN, transparan dalam meberikan tagihan kepada pelanggan harus sesuai dengan pemakaiannya. kasian masyarakat yang terdampak Pandemi Covit-19 korban dari kenaikan tagihan listrik ini.Apalagi mereka yang miskin dan kurang mampu tidak berpenghasilan tetap,”jelas Asran.

Di saat mendengar penjelasan Manajer ULP PLN Rayon Muara Teweh Fathur, yang mengatakan bahwa untuk kenaikan tariff listrik pada Juni 2020 ini karena ada beban yang ditunggak oleh warga pada bulan-bulan sebelumnya.

Namun, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan pemerataan penggunaan daya listrik warga.

H.Mulyar Samsi angkat bicara ia mengatakan,” Menyebut kebijakan yang diambil oleh PLN sama saja dengan korupsi, karena penggunaan daya tersebut tidak bisa dirata-ratakan, mengingat ada yang kelebihan dan ada pula yang kurang.

“Saat pemadaman lampu surat edaran beredar. Sedangkan penagihan menggunakan rata-rata, sosialisasinya kurang. Bahkan masyarakat terkejut dengan tagihan listrik yang mengalami kenaikan,” terang H.Mulyar Samsi.

Bahkan H Mulyar Samsi, memotong penjelasan dari pihak PLN karena dianggap memberikan penjelasan bertele-tele. Ia pun sempat mempertanyakan dasar hukum tagihan penggunaan rata-rata tersebut.

Sementara itu, Henny Rosgiaty Rusli meminta kepada pihak PLN jangan sampai hal ini menjadi masalah besar bagi masyarakat. “Tolong ini diselesaikan, bagi masyarakat yang mengalami kenaikan tagihan yang tidak masuk akal. Contohnya rumah kosong tagihannya mencapai Rp500 ribu,” tandasnya.

H Tajeri yang juga anggota DPRD Barito Utara juga menyampaikan bahwa hendaknya pihak PLN dapat transparan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Karena banyak warga yang tidak mengetahui mengenai kenaikan tarif tersebut.

Selain itu, PLN juga diminta agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat, sehingga kekecewaan masyarakat tidak meledak yang dapat mengakibatkan keributan. “Apalagi di tengah pandemi corona ini,” jelasnya. (Iwan)

Source:

Pos terkait