Ketua BPD Karendan Tidak Konsisten Dalam Surat Pencabutan Ke Inspektorat, Begini Tanggapan Camat Lahei

  • Bagikan

MUARA TEWEH, terbitan.com — Sesuai fungsi dan tugas pihak Pemerintahan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan pengawasan dan pembinaan diwilayah Desanya, agar setiap permasalahan yang terjadi di Desa bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

Namun, malah terbalik apa yang sudah diupayakan oleh Pemerintah Kecamatan Lahei maupun Pemerintahan Desa Karendan justru di nilai menekan Ketua BPD dalam surat pernyataan pencabutan ke Inspektorat mengenai permohonan Riksus.

“Saya sangat kaget, dengan kabar bahwa ketua BPD Karendan mengatakan ada tekanan dari Pihak Kecamatan Lahei Maupun Pemerintah Desa Karendan terkait pencabutan surat pernyataannya ke Inspektorat,” ucap Rusihan melalui chat whatsapp yang dilansir dari media LCN, Jumat (23/04).

Baca juga:  Dinas PUPR Barut Lakukan Perbaikan Jalan Dalam Kota 

Disampaikan Camat, padahal terang-terangan pada waktu acara rapat Pembinaan Aparat Pemdes dan BPD Karendan, Jumat (16/04) lalu di aula Kecamatan Lahei Ketua BPD Karendan mengakui bahwa dirinya dijebak seseorang dalam membuat permohonan riksus tersebut.

“Padahal tidak ada penekanan dari pihak manapun, kalau saran dan masukan dari kecamatan Kasi PMD, Camat, dan Kasi Pemerintahan… Ya,” tegas Rusihan lagi.

Ditambahkan Rusihan, dalam pelaksanaan kegiatan acara rapat Pembinaan Aparat Pemdes dan BPD Karendan bertujuan menyelamatkan RKPDes dan ABPDes tahun anggaran 2021 untuk Desa Karendan juga bukan disalahgunakan untuk saling tekan menekan.

“Kenapa ketua BPD Karendan tidak konsisten dengan apa yang sudah ia sampaikan padahal tertuang didalam surat pernyataannya bermaterai 12.000”, tanya camat lagi.

Baca juga:  Pelantikan Kepala Desa se -Kabupaten Kepulauan Sula saat pandemi Covid -19

Terkait pemeriksaan khusus dari Inspektorat silahkan dijalankan sesuai fungsi dan tugas masing-masing tetapi jangan dipelintir bahwa ada penekanan dari pihak manapun.

“Untuk diketahui kita sudah melakukan upaya pembinaan dan pengawasan untukp Desa Karendan bahkan hasil dari kegiatan tersebut sudah disampaikan ke Inspektorat melalui Kasi PMD Kecamatan Lahei sebagai laporan,” pungkas Rusihan.

Dikonfrimasi wartawan kepada ketua BPD Karendan Samlanor, Kamis (22/04) melalui WhatsApp meminta tanggapan mengenai alasan pencabutan surat pernyataannya terkait permohonan riksus ke Inspektorat dan apa benar pada waktu pembinaan di Kecamatan Lahei ada tekanan dari Pihak Kecamatan maupun Pemdes Karendan sehingga membuat pernyataan pencabutan tersebut.

Baca juga:  Pelantikan Kepala Desa se -Kabupaten Kepulauan Sula saat pandemi Covid -19

Sampai berita dipublikasikan, Ketua BPD Karendan Samlanor tidak memberikan tanggapan padahal di chat whatsapp terbaca dan tercentang biru. (Iwan)

  • Bagikan