Penolakan Tanda Tangan Hasil Notulen, Parmana Setiawan Kecewa Dengan Sikap Perwakilan PT BEK

  • Bagikan

MUARA TEWEH, terbitan.com – Terkait penolakan Notulen hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh manejemen Perusahaan PT. Bharinto Ekatama (BEK), Wakil Ketua I DPRD Barut Parmana Setiawan, ST menyayangkan tindakan pihak Perwakilan PT. Bharinto Ekatama (BEK) yang dinilai tidak menghargai hasil dari kesimpulan RDP tersebut.

“Saya pribadi terus terang kecewa dengan sikap dari perwakilan PT. BEK hari ini, karna tidak mau ada nilai tawar lagi, tidak mau bernegosiasi lagi, terhadap nilai Konvensasi lahan yang diminta masyarakat. Dibuktikan dengan tidak mau menandatangani hasil RDP pada hari ini, padahal saya sudah
menjelaskan tentang makna tanda tangan pada notulen rapat tersebut.” ujar Parmana usai RDP, Senin (5/4).

Namun rupanya manajemen PT BEK yang diwakili Hirung, Agustinus, Wahyu, Kepala Teknik Tambang (KTT) Prayono, dan seorang perwakilan dari Jakarta tetap bersikukuh tidak mau menandatangani hasil kesimpulan RDP tersebut.

Baca juga:  Bupati Bondowoso Digugat Bawahannya di PTUN Surabaya

Yang jadi pertanyaan apakah setelah perusahaan mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sudah berhak menguasai tanahnya dan isinya. Tentu tidak, sedangkan IPPKH hanyalah izin yg diberikan pemerintah pusat untuk melanjutkan pekerjaan dari yang sebelumnya terhadap kawasan hutan,” ucap Parmana.

“Bila masyarakat tidak boleh mempertanyakan dan meminta hak nya selama melakukan pengelolaan terhadap tanah hutan negara atau Tanah hutan adat. Lalu Kepada siapa hak tanah hutan Negara atau adat itu diberikan,” tegas Parmana.

Baca juga:  Terkait Pengguna Jalan Nasional, DPRD Barut Bersama Empat Perusahaan Adakan RDP

Dan bagaimana kebun masyarakat yang sudah turun temurun dipelihara apakah bisa diambil begitu saja karena berada di dalam kawasan hutan.

“ Atau ditawarkan ke managemen perusahaan kalau memang tak sudi memberikan kebijakan berupa konvensasi yang seharusnya, maka coba minta seluruh keuntungan yang didapat oleh perusahaan agar dipergunakan untuk membangun daerah yang sudah diambil sumber daya alamnya,” katanya lagi.

Baca juga:  Jamilah Anggota DPRD Barut, Minta Polisi Mengusut Tuntas Pencemaran Nama Baiknya di Proses Secara Hukum

Jadi menurut saya Konvensasi yang diharapkan masyarakat hanyalah bagian terkecil dari keuntungan yang diberikan ke masyarakat, sementara bagian terbesarnya dibawa entah kemana.

“Yang saya lihat saat ini kebanyakan perusahaan berbagi keluhan disaat mengalami penurunan penghasilan, dan tidak pernah saya lihat berbagi senyuman disaat mendapat keuntungan yang besar,”ungkapnya (Iwan)

  • Bagikan