Sengketa Pilkada Kepsul Resmi Diterima Mahkamah Konstitusi

  • Bagikan

SANANA, Terbitan.com – Permohanan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilkada Serentak 2020 sudah masuk ke tahapan registrasi, Senin (18/01/21)

Salah satu perkara yang diterima atau diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Provinsi Maluku Utara, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 Hendrata Thes dan Hi. Umar Umabaihi tercatat dalam buku perkara konstitusi (E-BRPK) permohonan hasil pemilihan gubernur/bupati dan walikota tahun 2020, dengan registrasi perkara nomor : 90/PHP.BUP – XIX/2021

Hal ini berdasarkan akta registrasi perkara-perkara konstitusi nomor :
90/PAN.MK/ARPK/01/2021

Pantauan media ini, Dikutip dari situs resmi MK RI, dengan diterbitkannya akta registrasi oleh MK RI, maka perkara konstitusi tersebut telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020. Sedangkan persidangan sendiri dijadwalkan pada Jumat, 29 Januari 2021 mendatang.

Pasangan Calon Hendrata – Hi UMAR Umabaihi sendiri berdasarkan surat kuasa khusus diberikan kuasa kepada Amirudin Yakseb, S.H., M.H., CPCLE dkk tertanggal 18 Desember 2020, dan selanjutnya disebutkan sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. {GNS}

  • Bagikan