KEBUMEN, terbitan.com – Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Kebumen tahun ini tengah melakukan verifikasi validasi basis data terpadu (BDT) agar segala bentuk bantuan sosial dari pemerintah kepada warga miskin tepat sasaran. Hal ini dikemukakan Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, Tri Mujiyanto S.Sos, M.Si dalam pelaksanaan bimbingan teknis bagi 460 peserta perwakilan desa dan 26 kecamatan se-Kabupaten Kebumen di Hotel Candisari Karanganyar, Selasa (12/3).
Tri menjelaskan, data kemiskinan selama ini mengacu pada data tahun 2015. Sementara dalam proses perjalanan perekonomian masyarakat sudah banyak berubah hingga tahun 2018.
“Karena itu tahun ini kita lakukan validasi verifikasi. Kita juga berikan metode atau mekanisme kepada Pemerintah Desa dalam pembaruan data melalui aplikasi. Ada 3 aplikasi data yang harus mereka kuasai, yakni aplikasi Basic Data Terpadu (BDT), Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Tri.
Menurut data BDT Dinsos PPKB Kebumen dari total penduduk Kebumen sebanyak lebih kurang 1,3 juta jiwa, 175.800 rumah tangga diantaranya masih kategori warga miskin.
“Hal ini menjadi pekerjaan rumah buat kami untuk mendata ulang agar segala bantuan dapat tepat sasaran sehingga dapat menghindari terjadinya kecumburuan sosial diantara masyarakat/warga miskin” tegas Tri.
Setelah mengikuti bimtek ini, Dinsos PPKB mengharapkan agar para Perangkat Desa dapat mengimplementasikannya, terlebih lagi dalam hal pemutakhiran data BDT. Hal ini penting dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga setiap bantuan sosial yang diberikan atau kebijakan yang diambil dalam rangka pengentasan kemiskinan akan tepat sasaran.
Bimtek ini berlangsung mulai Senin (11/3) hingga Selasa (19/3). Adapun materi yang dibahas diantaranya adalah tentang kebijakan umum data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPPFM-OTM). Selain itu juga diberikan pemahaman tentang aplikasi online sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG). Hadir sebagai narasumber dari Dinsos Kabupaten dan Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH).
