SAMPANG, Terbitan.com – Tenaga kesehatan akan selalu menjadi garda terdepan dan ujung tombak untuk memenuhi janji pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar rakyat khususnya dalam kesehatan.
Hadirnya seorang bidan desa di daerah terpencil sangat dibutuhkan eksistensinya, sebagai salah satu wujud konkrit pemerintah untuk lebih mendekatkan diri pada pelayanan masyarakat paling bawah dalam hal menekan angka kematian bayi dan ibu.
Noer Asyia An-Nisa mengatakan kehadirannya sebagai seorang bidan di Dusun Tengah Barat desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang bukan hal yang mudah, selain lokasinya cukup terpencil berjarak kurang lebih 7 KM dari pasar Lempong ke arah timur dan jauh dari keramaian, menurutnya hal itu dilakukan semata untuk mengabdikan diri terhadap masyarakat.
“Saya mengabdi sejak diterima sebagai Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) tahun 2014 yang merupakan program dari Kemenkes RI dan langsung ditempatkan pada Polindes Bunten Timur sampai sekarang,” ujarnya pada awak media, Senin (25/01/2021).
Diceritakannya, dirinya mendapat apresiasi dari Pemerintah berupa reward dengan mengangkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2017 lalu. Namun, menurutnya selama me totalitas pengabdian yang dipersembahkan tidak berjalan linear dengan perhatian institusinya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
“Faktanya kondisi gedung Polindes yang kami tempati sejak tahun 2014 kondisinya cukup memprihatinkan karena selain dugaan adanya penurunan rangka atap yang mengakibatkan kebocoran, plesteran dinding banyak yang mengelupas serta rangka plavon pun juga banyak yang jebol selain adanya keretakan pada fondasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, bukan diam dengan tidak mengajukan rehabilitasi dengan adanya kerusakan fasilitas yang ditempatinya. Bahkan, kata dia pengajuan sudah dilakukan selama tiga kali tapi belum tembus.
“Pernah diajukan mas dan bahkan sampai 3 (tiga) diajukan untuk rehabilitasi gedung, yang pertama tahun 2018 itu gagal karena terkait akta status kepemilikan yang belum jelas kemudian tahun 2019 diajukan yang bersumber dari dana Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) itu pun kandas pada Munsrenbangcam serta tahun 2020 ini pun diajukan kembali namun tidak jelas,” imbuhnya.
Kendati begitu, dirinya mengaku tetap berupaya dan semangat memberikan pelayanan meski dengan sarana yang kurang memadai.
“Ya kita jalani saja mas karena ini bagian dari konsekuensi, pengabdian yang merupakan pilihan untuk hidup dan hadir di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.
Di lain kesempatan ketika Kabid Aset Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bambang Indra Basuki saat dikonfirmasi wartawan membenarkan jika saat ini sudah tidak ada kendala dalam hal kepemilikan tempat atau tanah Polindes terkait.
“Sudah clear tahun 2020 kemarin mas dan tidak ada kendala terkait status kepemilikan dari gedung Polindes tersebut dan bahkan saya langsung turun sendiri ke lokasi,” ucapnya.
Di tempat terpisah Kepala Puskesmas Bunten barat, Ach. Yani juga m3ngakui jika kerusakan itu sudah pernah diajukan. “Sudah diajukan mas tahun 2020 kemarin dan realisasi tahun 2021,” dalinya. (Adie)
