BONDOWOSO, Terbitan.com – Ketua DPD Jaka Jatim, Jamharir serta pemerhati Kebijakan publik, Subhan SH,MH, meragukan kemampuan Sekda Syaifullah, memimpin birokasi serta menata anggaran pada APBD 2020.

Hal itu, dapat dilihat dari salah satu hasil kerja Sekda ketika pertama kali melakukan mutasi pejabat. Serta beberapa kebijakan dan pernyataan Sekda di depan publik yang tidak mencerminkan sebagai seorang birokrat tulen.

Baca Juga :
KAHMI Bondowoso Tolak Hibah Rp200 Juta: Sindir Keras Skala Prioritas APBD di Tengah Krisis Infrastruktur
Tragedi Kemanusiaan: Seorang Lansia Diduga Akhiri Hidup, Relawan Mengaku Terlambat Memberikan Bantuan
Ali Baharun Dukung Don Muzakir Mengisi Posisi Wakil Menteri Pertanian

Menurut Subhan, dirinya telah menerima beberapa laporan yang berisi keluhan dari beberapa ASN bahwa dalam beberapa kali memimpin rapat maupun pertemuan. Pasalnya, Sekda hanya banyak membahas perihal Ubudiyah (tausiah keagamaan) yang seharusnya hal itu merupakan porsi seorang ulama atau kiai.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan sekda tak jarang selalu mengulang kata kata pedas, yang membuat banyak orang tidak simpati semisal mengeluarkan ancaman pemecatan dan menjadikan staf ASN dengan berbagai catatan.

“Seorang birokrat itu utamanya sekda, harus mampu ketika ia berada di depan harus bisa memimpin, ketika ia berada di tengah harus bisa mengayomi dan ketika ia di belakang harus bisa mendorong. Namun saya tidak melihat itu ada. Malah, polemik dan kegaduhan di dalam birokrasi itu justru tidak kondusif,” ungkapnya.

Sementara menurut Jamharir, Sekda Syaifullah selama ini tidak pernah menjadi tim anggaran ketika dia menjadi pejabat ASN di Pemkab Situbondo. Pengalaman sebagai tim anggaran tentu menjadi salah satu modal utama seorang sekda ketika mengelola anggaran.

“Saya ragu ya, saat ini dia juga secara otomatis menjadi ketua Tim anggaran. Ini hanya keraguan saya namun semoga saja salah. Tak hanya ini, kebijakan dan pernyataan Sekda di depan publik kurang mencerminkan sosok seorang sekda,” tegasnya.

Dalam kacamata Jamharir, pelantikan dan mutasi pejabat kemarin yang dikomando sekda Saifullah adalah salah satu bentuk nyata kinerja sekda. Ada jabatan ganda pada sekcam Wringin. Ada pula pejabat yang memiliki catatan merah dari inspektorat justru mendapat posisi strategis.

“Anehnya, Bupati justru mengamini hal ini sebab keputusan terakhir kan ada di tangan bupati. Jika bupati cermat, tentu hal ini tidak akan terjadi. Maka saya kawatir mutasi ini tidak melalui mekanisme dan proses yang benar,” pungkasnya.