NGAWI, terbitan.com – Dugaan praktik jual beli jabatan pengisian tiga perangkat Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, resmi diadukan warga ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi.
Nur Haryanto (60), warga Desa Majasem, mendatangi Kejari Ngawi dengan membawa sejumlah bukti terkait dugaan penyimpangan proses seleksi, mulai dari ketidaksesuaian kisi-kisi dengan soal ujian hingga dugaan transaksi uang dalam pengisian jabatan perangkat desa.
“Dalam rangka pengaduan pengisian perangkat desa, yakni kejanggalan naskah kisi-kisi dengan soal yang tidak sama dan dugaan jual beli jabatan yang nilainya mencapai Rp1,35 miliar,” ungkap Nur Haryanto. Jumat(6/11/26)
Ia mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut. Nur juga berharap proses seleksi diulang agar tidak menyisakan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Harapan saya ujian ulang. Saya juga berharap Kejaksaan secepatnya melakukan pemeriksaan agar masyarakat senang. Jangan sampai setiap pengisian perangkat muncul dugaan permainan, seolah-olah sudah ada orang yang pasti jadi,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Nur mengaku siap membuka bukti tambahan berupa rekaman yang disebut dapat membantu aparat penegak hukum (APH) mengungkap persoalan tersebut.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Ngawi, Danang Yudha Prawira, membenarkan adanya pengaduan dari warga Majasem. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Senin(9/11/26), ia menyampaikan singkat, “Masih ditelaah.”
Dikonfirmasi terpisah, Camat Kendal, Sofwan Ahmadi, mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Ia mempersilakan proses hukum berjalan apabila persoalan itu memang telah dilaporkan.
“Kalau laporan ke kejaksaan saya belum tahu. Monggo saja. Mudah-mudahan tidak, karena sudah selesai di bawah. Tapi kalau sudah dilaporkan, ya monggo bergulir saja,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)Budi Santoso membenarkan telah memanggil semua pihak pihak terkait. Dan dari hasil klarifikasi kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Panitia dan Camat Kendal, Budi mengungkapkan mereka tidak melakukan isu yang berkembang dan dikembangkan.
“Iya kami sudah panggil semuanya, namun bilamana apa yang disampaikan kepada kami tidak benar harus siap menghadapi resiko,” tegas Budi yang dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Senin (9/11/2026).
Diberitakan Sebelumnya, NH mengungkap dugaan permintaan uang dalam pengisian tiga formasi perangkat Desa Majasem dengan total mencapai Rp1,35 miliar. Rinciannya, jabatan Kepala Dusun (Kasun) diduga mencapai Rp600 juta, Kaur Umum Rp400 juta, dan Kaur Pemerintahan Rp350 juta.
NH juga mengaku memiliki rekaman yang disebut berkaitan dengan dugaan aliran uang kepada sejumlah pihak. Bahkan, muncul pula dugaan permintaan biaya pelantikan sebesar Rp150 juta per calon terpilih.
Selain dugaan transaksi, proses ujian turut menuai sorotan. Salah satu peserta menilai mekanisme koreksi soal tidak transparan karena pemeriksaan dilakukan penguji tanpa melibatkan peserta. Peristiwa listrik padam saat ujian berlangsung juga menambah tanda tanya.
Namun, Ketua Panitia, Didik Purwanto, sebelumnya membantah tudingan penerimaan uang Rp50 juta dan menegaskan seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai prosedur serta Peraturan Bupati.
Tim penguji, Andik, juga membantah adanya manipulasi nilai dan mengaku tidak mengetahui dugaan jual beli jabatan tersebut.
Sementara itu ketua BPD maupun Kepala Desa belum memberikan jawaban atas dugaan kasus jual beli jabatan perangkat desa sampai berita ini diturunkan.
