SUMENEP, Terbitan.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep kini berada di pusaran kritik keras. Di balik tembok institusi pelayanan publik yang mestinya menjadi garda terdepan dalam urusan kemanusiaan, justru diduga kuat menjadi sarang mafia birokrasi kesehatan. Isu utamanya: ketimpangan jaspel (jasa pelayanan), dominasi kekuasaan manajemen, dan pembiaran ketidakadilan yang dipelihara dalam sistem yang busuk.
Direksi RSUD dituding mengamankan penerimaan pribadinya dengan cara paling brutal: menaikkan jaspel para dokter setinggi langit, sembari menekan perawat, bidan, tenaga farmasi, dan lebih-lebih staf teknis lainnya. Mereka diposisikan seolah “kasta rendahan”, dianggap hanya sebagai pelengkap yang tak layak mendapatkan penghargaan setimpal atas kerja dan pengorbanannya di lapangan.
“Ini sistem penghisapan. Tenaga teknis dianggap babu, hanya pelengkap penderita. Direksi RS dengan leluasa menjadikan jaspel sebagai senjata politik. Dokter didiamkan, disumbat dengan jaspel tak terukur. Sedangkan lainnya dicekik,” ungkap Dayat Mahjong.
Fakta ironis muncul dari perbandingan pelayanan antara RSUD dan rumah sakit swasta di Sumenep. Masyarakat justru mengaku lebih puas terhadap pelayanan RS Sumekar atau RSI yang notabene memiliki anggaran jauh lebih kecil. Yang lebih mengejutkan, dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit swasta tersebut ternyata juga adalah dokter ASN yang tercatat sebagai karyawan di RSUD Sumenep.
“Dokternya sama. Tapi anehnya, ketika mereka praktik di RS swasta, pelayanannya lebih cepat, lebih manusiawi. Di RSUD yang anggarannya jauh lebih besar, pelayanannya buruk. Ini bukan soal tenaga medis, tapi manajemen,” kata Dayat
Dayat menilai, RSUD telah gagal menjalankan visi-misi Bupati Sumenep dalam hal pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, marwah Bupati Sumenep dipertaruhkan karena RSUD adalah wajah pelayanan kesehatan utama di Kabupaten.
“Kami mendesak Bupati segera mengevaluasi total manajemen RSUD. Jangan sampai publik menganggap Bupati ikut membiarkan ketidakadilan ini. Ini bukan lagi soal teknis administrasi, tapi menyangkut hak dasar masyarakat,” tegas Dayat Mahjong.
Dayat bahkan menyebut situasi di RSUD sebagai bentuk kegagalan struktural. Sistem birokrasi yang dikuasai kelompok tertentu diduga digunakan untuk memperkaya diri dan menekan kelompok lain. Pelayanan kesehatan pun berubah menjadi ladang perburuan rente.
Dalam sistem pemerintahan, ASN hanya diperbolehkan menerima satu tunjangan kinerja. Namun berbeda halnya di RSUD Sumenep. Selain tunjangan kinerja reguler, mereka juga mendapat Tunjangan Jaspel yang nilainya tidak main-main. Ironisnya, tunjangan jaspel tersebut tidak dibagi secara adil.
“Ini seperti ada dua keran uang. Satu resmi, satu tak transparan. Padahal seharusnya semua ASN berada dalam sistem yang seragam. Kenapa RSUD bisa beda sendiri?” ungkap Dayat
Dayat menegaskan dalam waktu dekat akan mengirim surat resmi kepada KPK RI dan Inspektorat Jatim. Mereka menduga ada penyimpangan sistematis yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kalau terus dibiarkan, RSUD akan menjadi pusat pembusukan moral birokrasi. Ini bukan soal uang semata, tapi soal nyawa masyarakat. RSUD bukan tempat elit cari untung. RSUD adalah institusi kemanusiaan,” Tutup Dayat.
