SUMENEP, Terbitan.com – Himpunan Pemuda Madura (HIPMA) menyatakan akan menggelar audiensi resmi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Kamis, 26 Juni 2025, menyikapi sejumlah dugaan penyimpangan yang terjadi di tubuh RSUD dr. H. Moh. Anwar. Audiensi ini disebut sebagai langkah awal untuk mendorong reformasi total terhadap manajemen rumah sakit milik daerah tersebut.

Anggota HIPMA, Dayat, menegaskan bahwa pihaknya membawa aspirasi masyarakat yang selama ini dikecewakan oleh praktik-praktik tidak sehat di RSUD Sumenep. Menurutnya, rumah sakit yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru berubah menjadi tempat terjadinya ketimpangan dan dugaan korupsi terselubung.

“Kami tidak bisa diam melihat fakta yang muncul. Dari gaji dobel, pegawai siluman, hingga tunjangan bombastis untuk pejabat struktural. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini penyakit sistemik,” tegas Dayat.

HIPMA juga mempertanyakan lemahnya pengawasan dari Pemkab Sumenep. Mereka menyebut Bupati, Sekretaris Daerah, BKD, hingga Inspektorat terkesan abai terhadap berbagai anomali yang selama ini terjadi di RSUD. Bahkan, HIPMA menilai ada pembiaran sistematis terhadap praktik penyimpangan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Jika benar direktur RSUD bisa menyembunyikan semua ini dari Bupati dan lembaga pengawasan, maka ini menjadi bukti bahwa kontrol sistem kita sudah lumpuh,” tambahnya.

Dalam surat permintaan audiensi yang dilayangkan kepada Pihak RSUD dan Pemkab Sumenep.

Dayat menyatakan bahwa gerakan mereka murni demi perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep. Mereka mengajak seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya untuk ikut mengawal proses reformasi RSUD.

“Kalau kita tidak bersuara sekarang, maka kita sedang membiarkan uang rakyat dijadikan bancakan. RSUD ini jantung pelayanan, bukan ATM segelintir pejabat,” kata Jauhari dengan nada keras.

Audiensi pada Kamis nanti rencananya menghadirkan, pihak RSUD, dan sejumlah pejabat terkait. HIPMA juga membuka opsi untuk melakukan aksi terbuka apabila tuntutan mereka tidak direspon secara serius.