SUMENEP, Terbitan.com – Seorang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sumenep tampaknya tengah meniti karier ganda: pagi ngantor mengurus masyarakat, sore ngelinting rokok ilegal. Ya, bukan sinetron, tapi kenyataan pahit yang makin sering disuguhkan oleh pejabat desa masa kini.
Kades berinisial SK, yang seharusnya menjadi garda terdepan pembangunan desa, justru berpaling haluan menjadi mitra dagang rokok ilegal. Oknum tersebut memproduksi dua merek rokok ilegal yang cukup populer: San Marino dan Manchester. Rasa boleh mirip pabrikan besar, tapi soal legalitas? Lolos dari radar Bea Cukai, seperti ninja.
Rokok-rokok ini diproduksi di sebuah gudang pinggir jalan raya Lenteng-Kapedi. Lokasi strategis, barangkali supaya mudah dijangkau antara jalur pengiriman dan penggerebekan kalau Bea Cukai niat kerja.
“Ya, itu milik Kades SK. Produksi sudah lama. Awalnya di tempat lain, sekarang pindah ke pinggir jalan,” ujar Dayat yang tampaknya lebih rajin investigasi ketimbang petugas resmi.
San Marino dikemas sederhana: putih, bersih, dan polos mirip Laporan Harta Kekayaan Pejabat yang gak pernah diperiksa. Harganya hanya Rp 13 ribu, begitu juga Manchester yang tersedia dalam dua varian warna: merah dan putih. Dengan harga segitu, rakyat kecil bisa merokok gaya tanpa membayar cukai. Karena ya, memang tidak ada cukainya.
Sementara negara pusing memikirkan penerimaan negara, Bea Cukai malah masih sibuk ngepos di pelabuhan dan pasar, berharap menemukan rokok ilegal berseliweran. Padahal yang produksi dan distribusi ya, orang dalam sendiri.
Lucunya, program pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang bernama Gempur Rokok Ilegal, sepertinya perlu diganti menjadi Gempur Mental Pejabat Desa. Bagaimana bisa rakyat disuruh taat aturan, kalau pemimpinnya justru jadi pengepul keuntungan dari jalur haram?
Bahkan upaya untuk di konfirmasi melalui WhatsApp untuk dimintai klarifikasi kami masih kesulitan.
Fenomena ini menunjukkan satu hal: jadi kepala desa sekarang bukan cuma soal melayani masyarakat, tapi juga membuka peluang usaha yang tidak ada di RPJMDes. Tidak heran jika dalam Pilkades, para calon rela habis ratusan juta. Ternyata pengembalian modalnya bisa cepat kalau usaha lintingan jalan terus.
“Desa maju, rakyat merokok, cukai gak masuk,” kata seorang Dayat.
Ketika pejabat desa turun tangan langsung dalam usaha ilegal, maka kepercayaan masyarakat tinggal seharga dua batang San Marino. Rakyat dibiarkan merokok murah tanpa sadar mereka sedang membiayai sistem yang menipu mereka sendiri.
Mungkin ke depan perlu ada stiker baru di bungkus rokok ilegal:
“Diproduksi oleh Pemimpin Anda. Dinikmati oleh Anda. Dirugikan oleh Negara.”
