OPINI, terbitan.com – Sistem Demokrasi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur Indonesia, Saat Ini Berjalan Pada Harapan dan Kenyataannya Hanya Dikuasai Oleh Para Elite dan Investor Politik.
Masyarakat selaku pemegang hak suara hanya dijadikan sebagai pelengkap demokrasi. Demokrasi yang dianggap sebagai jalan tengah bagi kemajuan pembangunan justru dibajak oleh kepentingan elit yang berkolaborasi dengan para pemburu rente.
Profesor Riset LIPI Siti Zuhro mengatakan, satu dekade pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung masih belum membawa dampak yang signifikan. Beberapa daerah memang sudah berhasil memunculkan pemimpin yang berpihak pada rakyat, tetapi sisanya masih berkubang dalam perburuan keuntungan pribadi.
Kontruksi politik yang dibangun para elite politik, khususnya di tingkat lokal masih sering terjerembab dalam kubangan. Segelintir elite politik kita masih saling sibuk menyandera kepentingan umum demi mencari rent seeking.
Disini penulis menilik, perhelatan Pilkada Malaka digelar pada Desember 2015 lalu, juga tidak terlepas dari munculnya para rent seeker di tingkat elite politik. Sebagai daerah otomom baru, Pilkada Malaka yang diharapkan menjadi instrumen politik untuk memberi perubahan dan mengatasi penyimpangan demokrasi justru jauh panggang dari api.
Instrumen demokrasi yang digunakan untuk membawa perubahan bagi masyarakat kita malah melahirkan kesenjangan. Sehingga tak jarang banyak yang mengatakan bahwa demokrasi kita ini semu. Secara prosedural boleh dikatakan berhasil, tetapi secara substansi tidak. Karena begitu Pilkada selesai, pemenang Pilkada akan berpihak pada sponsornya bukan pada rakyat pemilihnya. Disinilah dugaan transaksi politik mulai berjalan.
Kesadaran berpolitik pada rakyat seharusnya dimulai dengan memberikan pendidikan politik yang santun. Peran aktor politik di tingkat lokal sesungguhnya memegang fungsi vital untuk menopang proses demokrasi yang substantif.
Namun pada harapan dan kenyataannya dalam proses Pilkada, para aktor malah berperilaku tanpa mengindahkan
fatsoen politik dan menghalalkan segala cara. Di satu sisi, para pemilih kita mulai apatis dan memilih pragmatis dengan kondisi saat ini.
Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah diduga munculnya dinasti politik. Konfigurasi politik di tingkat lokal sering kali berjalan lambat ketika struktur oligarki elite kokoh dan mengakar. Akibatnya, proses suksesi yang bertujuan untuk membawa perubahan tidak menimbulkan dampak signifikan bagi politik lokal.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukan bahwa proses demokrasi tak seluruhnya lancar dan memberikan peluang positif. Dugaan adanya politik transaksional lebih menguat dibandingkankomitmen untuk membangun demokrasi yang substantif.
Penulis : (Oktavianus Seldy Berek :Jurnalist Media Nasional “Online)
Tinggalkan Balasan