NGAWI, Terbitan.com – Pengusaha hotel dan restoran di Ngawi mengaku merasakan dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini menyebabkan banyak pelanggan, terutama dari sektor pemerintahan, membatalkan pesanan mereka, sehingga berdampak langsung pada tingkat hunian hotel dan omzet restoran.
General Manager Hotel Nata Azana di Ngawi, Edy Ismed Lubis, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut berkaitan dengan pemangkasan dana perjalanan dinas, forum diskusi, serta kegiatan monitoring yang biasanya melibatkan instansi pemerintah. Hal ini berdampak besar terhadap sektor perhotelan dan restoran.
“Efisiensi anggaran ini memiliki efek domino yang sangat besar. Tidak hanya mempengaruhi bisnis hotel dan restoran, tetapi juga para pemasok yang mayoritas berasal dari UMKM dan petani lokal, seperti pemasok beras, sayur, daging, dan ayam,” ujar Lubis.
Lebih lanjut, Lubis menambahkan bahwa kondisi ini dapat mendorong pihak hotel melakukan efisiensi produksi dengan mengurangi anggaran belanja. Bahkan, jika kondisi terus memburuk, tidak menutup kemungkinan akan ada pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dampaknya akan terasa di berbagai sektor. Kami memperkirakan potensi penurunan pendapatan di sektor ini bisa mencapai 50-60 persen, yang tentu berimbas luas terhadap perekonomian masyarakat. Kami berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan ini,” tambahnya.
Senada dengan Lubis, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Ngawi, Sutopo, juga menyoroti dampak dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Menurutnya, hotel dan restoran besar yang selama ini bergantung pada acara pemerintahan akan merasakan dampak yang cukup signifikan.
“Bagi hotel kelas melati dan restoran kecil yang masih berskala UMKM, dampaknya diperkirakan hanya sekitar 10-15 persen. Namun, secara keseluruhan, industri perhotelan dan restoran sudah lebih dulu terdampak oleh menurunnya daya beli masyarakat, sehingga kebijakan ini semakin menambah beban bagi para pengusaha,” jelas Sutopo.
Meskipun begitu, Sutopo menilai bahwa pelaku usaha perlu mulai beradaptasi dengan kebijakan ini. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah mengalihkan fokus pemasaran ke segmen masyarakat umum dan sektor swasta.
“Efisiensi ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus pintar menyusun strategi agar tetap bertahan di tengah kondisi yang menantang ini,” pungkasnya.
