SUMENEP, Terbitan.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumenep (Bemsu) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Kamis (17/4/2025).
Mereka menuding lembaga tersebut melakukan manipulasi data kemiskinan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu berlangsung panas. Massa aksi membawa spanduk kecaman dan sindiran terhadap Dinsos P3A, membakar ban bekas, serta menutup akses jalan dari dua arah di depan kantor dinas tersebut. Mahasiswa menyuarakan kekecewaan mereka atas dugaan mark up data warga miskin yang dinilai mengarah pada praktik kejahatan sosial dan penyalahgunaan anggaran.
“Ini bukan sekadar salah input, ini kejahatan kemanusiaan,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Dalam orasi-orasi yang bergantian, para korlap menuding bahwa Dinsos P3A sengaja memperbesar angka kemiskinan dalam DTKS demi kepentingan kelompok tertentu. Mereka menilai perbedaan data antara Dinsos P3A dan Badan Pusat Statistik (BPS) terlalu mencolok dan tak bisa dijustifikasi dengan alasan teknis semata.
Menurut data BPS Sumenep, jumlah warga miskin di kabupaten ujung timur Pulau Madura itu sebanyak 196.420 jiwa. Namun, versi Dinsos P3A dalam DTKS justru mencatat angka mencapai 647.000 jiwa.
Selisih hampir setengah juta jiwa tersebut menjadi pangkal kecurigaan mahasiswa terhadap praktik manipulasi data di instansi sosial itu. Ketua Aliansi BEM Sumenep, Hidayat, menyebut selisih tersebut sebagai sinyal kuat adanya permainan anggaran dan relasi kuasa yang tidak sehat.
“Mungkin Dinsos P3A sengaja menaikkan (data kemiskinan) sebagai upaya meraup keuntungan yang nantinya didistribusikan kepada sekelompok orang guna menjalin relasi kuasa,” kata Hidayat Korlap Aksi.
Ia menambahkan, “Tentu ada banyak kemungkinan di balik perbedaan signifikan data kemiskinan di atas, yang pasti, tidak adanya akurasi data jelas mengancam distribusi kebutuhan kepada yang berhak menerimanya.”
Hidayat menekankan bahwa kedua lembaga Dinsos P3A dan BPS memiliki mandat sosial yang sama, yakni memastikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan data sebesar itu seharusnya tidak terjadi jika masing-masing menjalankan fungsinya dengan transparan dan akurat.
Aksi sempat berlangsung ricuh ketika mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor dinas untuk menemui kepala Dinsos P3A. Namun upaya itu dihalangi aparat kepolisian yang berjaga. Saling dorong pun tak terhindarkan.
“Kami datang baik-baik, hanya ingin menyampaikan aspirasi dan minta penjelasan. Tapi kepala dinas justru sembunyi,” ujar korlap aksi.
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak ketika mereka mengetahui bahwa Kepala Dinsos P3A tidak berada di tempat. Merasa tak dihargai, massa aksi kemudian membakar ban di tengah jalan dan menutup akses lalu lintas.
Beberapa kendaraan terpaksa memutar arah, sementara warga sekitar hanya bisa menyaksikan dengan raut bingung dan khawatir.
Setelah aksi selesai dan massa membubarkan diri, pihak Dinsos P3A melalui Sekretaris Dinsos, Kusmawati, memberikan keterangan pers. Ia membantah tudingan mark up dan menyebut perbedaan data tersebut sebagai hal yang wajar.
“Saya kira perbedaan data itu wajar, karena bisa karena perbedaan waktu,” ujar Kusmawati.
Ia menjelaskan, “Misalnya data yang kami (Dinsos P3A) miliki dikumpulkan pada bulan Desember, sementara mereka (mahasiswa) menerima data dari BPS pada bulan Maret. Otomatis ada perbedaan. Jangankan beda bulan, beda hari saja bisa berbeda datanya. Jadi wajar.”
Namun, Kusmawati mengakui bahwa dari ratusan ribu warga yang masuk dalam kategori miskin versi DTKS, yang benar-benar bisa dilayani dengan bantuan sosial masih sangat terbatas.
“Memang warga miskin yang terlayani baru sekitar 30 persen,” ucapnya.
Sementara, Anggota DPRD Sumenep. Mulyadi, saat menemui demontrasi menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan dan meminta agar melakukan evaluasi.
Berdasarkan data kemiskinan Dinsos Sumenep ada kejanggalan, diantanya warga yang meninggal masih terdata dan warga berada diluar daerah masih terdata juga sehingga menjadi keharusan untuk mengevaluasi.
“jadi harus mengapresiasi terhadap aspirasi adik-adik Mahasiswa, jadi dalam waktu dekat akan saya panggil Kadinsos ke komisi 4 terkait segara evaluasi data” tegasnya.
