SUMENEP, Terbitan com – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi menandatangani Perjanjian Kontrak Swakelola dengan 13 desa yang akan menerima bantuan pengeboran air bersih. Pembangunan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih di wilayah yang mengalami kekeringan serta memiliki angka stunting tinggi.
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, menekankan pentingnya percepatan proyek ini agar tidak mengalami keterlambatan.
“Setelah penandatanganan kontrak ini, ketua pelaksana harus segera mencari tukang. Jangan sampai terhambat karena alasan klasik seperti kesulitan mendapatkan pekerja,” ujar Dedi dalam pernyataannya pada Senin (10/3/2025).
Sebagai langkah awal, tim geolistrik akan segera melakukan survei untuk memastikan titik-titik lokasi pengeboran memiliki potensi air bersih yang memadai. Survei ini akan menentukan lokasi yang paling cocok untuk pengeboran, sehingga proyek bisa berjalan dengan efektif.
Kepala Dinas PUTR Sumenep, Eri Susanto, menjelaskan bahwa proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat desa.
“Bantuan air bersih ini ditujukan untuk membantu masyarakat, terutama di daerah yang rentan mengalami kekeringan dan memiliki angka stunting tinggi,” ungkapnya.
Dari 13 desa yang menerima bantuan, 9 desa berada di wilayah daratan dan 4 desa lainnya berada di kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menangani masalah ketimpangan akses air bersih di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
Dalam pernyataannya, Eri Susanto menegaskan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp 475 juta yang digunakan untuk infrastruktur pengeboran air bersih.
“Kami ingin memastikan bahwa proyek ini bisa segera dimanfaatkan masyarakat. Harapannya, tidak hanya masalah kekeringan yang teratasi, tetapi juga tingkat stunting bisa menurun secara signifikan,” kata Eri.
Pemerintah berharap pembangunan ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan anak-anak. Dengan adanya pasokan air bersih yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah menjaga sanitasi, mengurangi risiko penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Meski proyek ini telah berjalan, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kesiapan tenaga kerja. Dedi Falahuddin menekankan bahwa masalah keterlambatan akibat kurangnya tukang harus diantisipasi sejak awal.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kami tidak ingin pekerjaan ini terhambat hanya karena sulit mencari tukang. Oleh karena itu, pelaksana proyek harus segera memastikan tenaga kerja siap,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga berharap agar masyarakat desa yang menerima bantuan ini turut serta dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang dibangun. Dengan demikian, sumber air bersih yang ada bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Pembangunan ini diharapkan membawa perubahan besar bagi masyarakat di 13 desa penerima manfaat. Dengan adanya akses air bersih yang lebih baik, masyarakat tidak perlu lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk minum, memasak, dan keperluan sanitasi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berkomitmen untuk mengatasi masalah kekeringan dan stunting melalui berbagai program infrastruktur. Pembangunan pengeboran air bersih ini menjadi salah satu langkah konkret dalam upaya tersebut.
Eri Susanto menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Kami akan terus mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana. Dengan adanya air bersih, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, angka stunting turun, dan kesehatan warga membaik,” tutupnya.
