SUMENEP, Terbitan.com — Sorotan publik terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep semakin tajam. Setelah isu ketimpangan Jasa Pelayanan (Jaspel) antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya mencuat, kini muncul kritik keras atas sikap manajemen rumah sakit yang dinilai arogan, enggan transparan, dan tidak responsif terhadap keluhan internal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari direktur RSUD. Bahkan, sejumlah permintaan klarifikasi yang diajukan awak media dan perwakilan tenaga kesehatan tak digubris. Sikap ini memicu kemarahan banyak pihak yang menilai rumah sakit milik pemerintah daerah itu tengah mempertontonkan kebobrokan tata kelola di ruang publik.
“Kalau memang pembagian Jaspel itu adil, kenapa takut buka datanya ke publik? Ini bukan uang pribadi, ini dana pelayanan publik yang wajib dipertanggungjawabkan,” ujar Dayat.
Menurut Dayat, sikap tutup mulut dari Direktur RSUD menandakan ada yang ingin ditutupi. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk “aristokrasi medis” yang mengakar kuat di sistem birokrasi rumah sakit, di mana hanya mereka yang punya gelar tertentu yang dianggap berhak hidup layak.
“Padahal, rumah sakit adalah ekosistem kolektif. Tanpa perawat, farmasi, petugas lab, dan tenaga teknis lainnya, dokter pun tidak bisa kerja sendiri. Tapi sistem yang timpang dan elitis membuat yang satu dimuliakan berlebihan, sementara yang lain seperti rakyat jelata,” tegas Dayat.
Situasi di RSUD Sumenep saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda disintegrasi moral internal.
Selain ketimpangan Jaspel, muncul pula isu bahwa evaluasi kinerja untuk tenaga medis non-dokter jarang dilakukan secara adil dan proporsional. Beberapa laporan menyebut adanya intimidasi dan tekanan terhadap pegawai yang bersuara atau mempertanyakan sistem.
Dayat, menuding RSUD dr. H. Moh. Anwar telah kehilangan nilai-nilai pelayanan publik yang menjadi fondasi rumah sakit milik daerah.
“Ini rumah sakit milik rakyat, tapi pengelolaannya seperti milik segelintir elite. Ini memalukan,” ujarnya.
Menurutnya, RSUD Sumenep hari ini lebih mirip korporasi tertutup daripada lembaga pelayanan publik. Kesehatan dijadikan komoditas, dan kerja kolektif digantikan oleh kasta-kasta jabatan.
“Kami mendesak agar Inspektorat dan BPK segera melakukan audit khusus terhadap sistem Jaspel RSUD. Jangan tunggu bom waktu meledak,” tambah Dayat.
