SUMENEP, Terbitan.com – Warga dari tiga desa, yakni Lenteng Timur, Ellak Laok, dan Ellak Daya, terpaksa turun tangan membangun jalan kabupaten secara gotong royong. Ketiadaan perhatian dari pemerintah membuat mereka harus berinisiatif sendiri agar akses jalan tetap bisa digunakan.
Fakta ini pun memicu sorotan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, yang menilai bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya sense of crisis dari eksekutif.
“Persoalan ini harus dilihat dengan serius dan seksama. Kalau benar sampai ada gotong royong warga untuk membangun jalan kabupaten, itu artinya ada kelemahan dalam pengawasan dan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat,” ujar Akhmadi Yasid dalam pernyataannya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini ke dalam rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk segera dianggarkan.
“Kami akan mendorong agar masalah ini segera mendapat perhatian. Pada rapat dengan PUTR mendatang, kami akan meminta agar pembangunan jalan dianggarkan,” tambahnya.
Jalan yang menghubungkan tiga desa ini sejatinya merupakan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, lambatnya respons pemerintah membuat warga akhirnya berinisiatif untuk memperbaiki jalan tersebut secara swadaya.
Menurut salah seorang warga, kondisi jalan yang rusak sudah berlangsung cukup lama. Jalan berlubang dan becek saat hujan turun membuat akses transportasi terganggu, terutama bagi pelajar dan pekerja yang melintas setiap hari.
“Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau tidak diperbaiki, jalan ini akan semakin parah dan membahayakan pengguna jalan. Jadi, warga sepakat untuk bergotong royong,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Gotong royong dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dan material secara mandiri. Warga secara sukarela bekerja menambal jalan yang rusak dengan material seadanya, termasuk batu dan semen hasil swadaya.
“Kami patungan untuk beli semen dan batu. Kalau menunggu pemerintah, entah sampai kapan jalan ini akan diperbaiki,” tambahnya.
Menanggapi kondisi ini, DPRD Sumenep berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi. Akhmadi Yasid menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih banyak atas masukan dari masyarakat. Kami akan kawal aspirasinya sampai terealisasi sesuai harapan,” tegas Akhmadi.
Ia juga meminta agar pemerintah lebih proaktif dalam mengatasi masalah infrastruktur, terutama jalan-jalan kabupaten yang menjadi akses utama bagi warga.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini, tidak memberikan tanggapan. Upaya untuk menghubungi pihak dinas melalui telepon dan juga pesan singkat tidak memberikan respon.
Hal ini semakin memicu kekecewaan masyarakat, yang menilai bahwa pemerintah kurang transparan dan responsif terhadap keluhan warga.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki jalan secara permanen. Perbaikan sementara yang dilakukan masyarakat hanya bersifat darurat dan tidak akan bertahan lama.
“Kami hanya bisa menambal sedikit demi sedikit. Seharusnya pemerintah turun tangan dan membuat perbaikan yang layak,” keluh warga lainnya.
Masyarakat juga mendesak agar anggaran perbaikan jalan ini segera direalisasikan agar tidak ada lagi kasus serupa di daerah lain.
“Kalau kami bisa gotong royong, kenapa pemerintah tidak bisa segera bertindak? Bukankah infrastruktur jalan adalah tanggung jawab pemerintah?” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Fenomena warga yang membangun jalan kabupaten secara swadaya menjadi tamparan bagi pemerintah daerah. Ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga cerminan dari lemahnya pengawasan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
DPRD telah berjanji untuk mengawal aspirasi warga, namun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah segera bertindak agar kasus serupa tidak terus terulang.
Masyarakat kini menunggu realisasi janji pemerintah. Harapannya, gotong royong yang mereka lakukan bisa menjadi pendorong agar pemerintah lebih responsif dan peduli terhadap kondisi infrastruktur yang ada.
