HKG PKK Ke-54 Tahun 2026, PKK Jangan Hanya Seremonial, Wabup Madiun Minta Dilibatkan dalam Pembangunan
MADIUN – Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-54 Tahun 2026 di Kabupaten Madiun menjadi momentum penegasan bahwa keberadaan PKK tidak boleh hanya sebatas kegiatan seremonial tahunan. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Kamis (21/5/2026).
Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045,” kegiatan tersebut dirangkai dengan Launching Pilot Project Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pertemuan Pleno Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun.
Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, secara tegas menyoroti pentingnya keterlibatan nyata PKK dalam pembangunan daerah hingga tingkat desa. Menurutnya, PKK memiliki posisi strategis karena masuk dalam unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“PKK ini bukan organisasi pelengkap acara. Dasar hukumnya jelas, mulai Perpres tahun 2017 sampai Permendagri tahun 2020. Artinya PKK memang harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring pembangunan,” tegas Purnomo Hadi.
Ia menilai selama ini peran PKK kerap dipandang sebatas pendamping kegiatan pemerintah, padahal organisasi tersebut memiliki jaringan kuat hingga tingkat dasa wisma yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Kalau bicara Indonesia Emas 2045, ya jangan hanya slogan. Harus ada sinergi nyata antara pemerintah dan PKK. Karena yang paling tahu kondisi keluarga dan masyarakat ya kader PKK di lapangan,” ujarnya.
Purnomo juga menekankan bahwa keberadaan Posyandu saat ini sudah berkembang melalui konsep Integrasi Layanan Primer (ILP), bukan lagi hanya melayani ibu hamil dan balita semata.
“Sekarang Posyandu melayani semua usia, mulai ibu hamil, balita, usia sekolah, usia produktif sampai lansia. Kalau ini benar-benar dijalankan serius, dampaknya besar bagi pelayanan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Ny. Erni Hari Wuryanto, menyebut peringatan HKG PKK ke-54 menjadi momentum memperkuat gerakan pemberdayaan keluarga sekaligus pengabdian kader PKK.
“PKK harus hadir sebagai solusi dan penggerak pembangunan berbasis keluarga di setiap tingkatan,” ujarnya.
Ia mengatakan, penguatan 10 Program Pokok PKK harus berjalan seiring dengan visi Asta Cita Presiden RI agar target Indonesia Emas 2045 tidak berhenti sebagai jargon semata.
Data PKK tahun 2025 sendiri menunjukkan kekuatan organisasi tersebut cukup besar dengan sekitar 6,3 juta kader PKK, lebih dari 2 juta kelompok PKK tingkat dusun, RW dan RT, serta lebih dari 91 ribu lembaga kepengurusan di seluruh Indonesia.
Meski memiliki jaringan besar, tantangan PKK ke depan dinilai bukan hanya menjaga eksistensi organisasi, tetapi bagaimana kader benar-benar hadir membantu persoalan masyarakat mulai stunting, ketahanan pangan keluarga, perlindungan perempuan dan anak hingga persoalan sosial di tingkat desa.
Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Kabupaten Madiun juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun untuk mendukung operasional kegiatan melalui bantuan operator dan dokumentasi video.
Peringatan HKG PKK Ke-54 Tahun 2026 diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum evaluasi apakah gerakan PKK benar-benar sudah menyentuh kebutuhan masyarakat hingga lapisan paling bawah.
