MADIUN, terbitan.com – Kabupaten Madiun dipercaya menjadi tuan rumah Jambore Perhutanan Sosial Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang diikuti ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah di Jawa Timur itu menjadi ajang memperkuat sinergi pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut langsung para peserta dan tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, kami mengucapkan selamat datang di Bumi Kampung Pesilat Indonesia kepada seluruh peserta dan panitia Jambore Perhutanan Sosial Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur,” ujar Hari Wuryanto, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Madiun sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus motivasi untuk terus mendukung pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, program perhutanan sosial merupakan strategi penting yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Melalui tema Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi, berbagi inovasi, serta melahirkan berbagai gagasan untuk pengembangan perhutanan sosial di masa mendatang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun juga menyampaikan harapan kepada Gubernur Jawa Timur agar Program Strategis Nasional kawasan Lingkar Wilis yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dapat kembali dilanjutkan.
Menurutnya, pembangunan kawasan Lingkar Wilis sangat penting untuk membuka konektivitas antarwilayah sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah-daerah di sekitar Gunung Wilis.
“Gunung Wilis memiliki potensi luar biasa. Kami berharap program strategis nasional Lingkar Wilis bisa dilanjutkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun Raya dan sekitarnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, melaporkan bahwa jambore tahun ini diikuti sekitar 200 kelompok perhutanan sosial dari seluruh Jawa Timur.
Berbagai kegiatan digelar selama dua hari, mulai sarasehan, podcast tata kelola perhutanan sosial, business matching, hingga pameran produk unggulan hasil hutan sosial.
Menurut Jumadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 juga mengalokasikan dukungan ekonomi produktif lebih dari Rp3 miliar untuk memperkuat kelompok-kelompok perhutanan sosial.
“Bantuan alat ekonomi produktif yang diberikan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada kelompok yang dalam waktu singkat berhasil meningkatkan taraf hidup anggotanya secara signifikan,” jelasnya.
Ia juga menyebut Jawa Timur terus mencatat prestasi nasional di sektor perhutanan sosial. Salah satunya melalui Kelompok Tani Hutan Rengganis di lereng Argopuro yang pada tahun 2025 berhasil menjadi kelompok tani hutan terbaik tingkat nasional dengan nilai transaksi usaha mencapai Rp49 miliar.
Di hadapan para peserta jambore, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia, hampir mencapai 30 persen dari total nasional.
Tak hanya itu, nilai transaksi ekonomi sektor perhutanan sosial di Jawa Timur juga tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.
“Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi ada di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” kata Khofifah.
Gubernur menambahkan, sektor kopi menjadi salah satu tulang punggung perhutanan sosial di Jawa Timur. Sekitar 62 persen produksi kopi di Jawa Timur berasal dari kawasan perhutanan sosial dan memberikan kontribusi besar terhadap produksi kopi nasional.
Karena itu, Pemprov Jatim terus mendorong kolaborasi antara kelompok tani hutan, perguruan tinggi, dan dunia usaha guna memperkuat kualitas produk serta memperluas akses pasar.
“Ketika ada pendampingan teknologi dari perguruan tinggi, dukungan dunia usaha, dan akses pasar yang kuat, maka produk-produk perhutanan sosial akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 di Kabupaten Madiun diharapkan menjadi momentum memperkuat kelembagaan kelompok tani hutan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat yang semakin sejahtera.
