SUMENEP, Terbitan.com – Upaya penguatan ekonomi desa kembali mendapat dorongan baru dari kolaborasi antara Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP). Kolaborasi ini difokuskan pada percepatan realisasi program nasional “Koperasi Desa Merah Putih”.
Diskusi strategis digelar di ruang pertemuan Kantor DKUPP Sumenep, Rabu (11/6), sebagai bentuk tindak lanjut atas program Kementerian Koperasi dan UKM RI. Hadir dalam forum itu Ketua DPD KNPI Sumenep, Syaiful Harir atau yang akrab disapa Cak Aying, dan Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli, beserta jajaran teknis terkait.
Program Koperasi Desa Merah Putih, menurut Cak Aying, bukan sekadar wacana politik, melainkan agenda konkret untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa. Ia menekankan bahwa koperasi merupakan kendaraan ideal untuk menghidupkan ekonomi rakyat, terutama bila dijalankan secara inklusif dan profesional.
“Koperasi Desa Merah Putih adalah bukti bahwa negara hadir di desa. Kami di KNPI siap menjadi mitra aktif, terutama dalam mendorong keterlibatan pemuda desa agar koperasi ini hidup dan bermanfaat,” ujar Cak Aying kepada media usai pertemuan.
Ia menambahkan, koperasi yang akan dikembangkan bukan sekadar legalitas administratif di atas kertas. KNPI ingin koperasi desa tumbuh sebagai entitas ekonomi yang sehat dan mandiri, dengan pengelolaan modern dan terukur.
Menurutnya, pemuda desa harus berada di barisan depan sebagai motor penggerak. Karena itu, sinergi dengan berbagai pihak sangat penting, termasuk dari sisi regulasi, akses permodalan, pelatihan, hingga teknologi digital.
“Kami berharap DKUPP tak sekadar fasilitator, tetapi juga mentor yang setia mendampingi koperasi desa tumbuh secara organik. Kami percaya, dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, koperasi desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” tegasnya.
Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli, menyambut baik inisiatif KNPI. Ia menyatakan, lembaganya akan terus mengawal program strategis ini sesuai dengan pedoman Kementerian Koperasi dan UKM RI. Ramli melihat koperasi desa sebagai sarana yang sangat potensial untuk memperkuat struktur ekonomi lokal.
“Kalau dikelola dengan serius, koperasi ini bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Kami telah menyiapkan program pelatihan manajemen, pendampingan hukum usaha, serta membuka akses jejaring kemitraan,” kata Ramli.
Ramli, yang pernah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), memahami betul tantangan pembangunan di tingkat desa. Karena itu, ia menilai program Koperasi Merah Putih sejalan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pada kedaulatan ekonomi dari akar rumput.
“Ini soal bagaimana desa menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek. Koperasi berbasis gotong royong bisa jadi jembatan untuk itu,” ujarnya.
Sebagai bagian dari program nasional, Koperasi Desa Merah Putih menargetkan terbentuknya minimal satu koperasi unggulan di setiap desa di Indonesia. Koperasi tersebut diarahkan untuk menjadi simpul ekonomi lokal yang tidak hanya inklusif secara sosial, tetapi juga terkoneksi dengan sistem digital dan pasar yang lebih luas.
Dalam forum itu, KNPI dan DKUPP sepakat untuk membentuk tim kerja bersama yang akan melakukan pemetaan dan seleksi desa-desa yang layak menjadi pilot project. Selain itu, akan ada skema pelatihan intensif untuk para pengurus koperasi dan pendamping desa yang terlibat.
Program ini juga akan menjajaki kolaborasi dengan perbankan, lembaga pembiayaan mikro, serta e-commerce untuk memastikan koperasi desa tidak terisolasi dari ekosistem ekonomi modern.
“Kami tidak ingin koperasi ini hanya bagus di rak-rak laporan. Kami ingin koperasi yang bisa mencetak omzet, membuka lapangan kerja, dan menjadi wadah belajar ekonomi bagi masyarakat desa,” ujar Cak Aying
Selain penguatan kelembagaan dan modal, program ini juga menyasar perubahan pola pikir (mindset) masyarakat desa tentang koperasi. Ramli menyebut masih banyak warga desa yang menganggap koperasi sebagai lembaga simpan pinjam biasa, padahal potensi koperasi jauh lebih besar jika dikembangkan secara produktif.
“Koperasi bukan hanya tempat pinjam uang. Ia bisa jadi lembaga bisnis yang kuat, asal ada pengelolaan yang baik. Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bersama, terutama di kalangan pemuda dan perangkat desa,” jelasnya.
Ramli juga berharap peran media lokal turut serta dalam menyosialisasikan program ini ke masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap koperasi.
Cak Aying menyatakan, gerakan koperasi desa ini juga menjadi bentuk kontribusi KNPI dalam menyukseskan pemerintahan nasional. Ia menyebut, dengan model bottom-up seperti koperasi, pembangunan akan lebih berkelanjutan dan dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kami ingin membangun masa depan desa yang kuat dan mandiri. Koperasi Merah Putih adalah salah satu jalan menuju ke sana. Dan KNPI hadir bukan sekadar menonton, tapi turun langsung jadi bagian dari perubahan,” tandasnya.
Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep dijadwalkan mulai tahap implementasi awal pada pertengahan tahun ini. DKUPP bersama KNPI akan menyeleksi desa-desa prioritas dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal, ketersediaan SDM muda, serta kesiapan kelembagaan.
Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, Sumenep bisa menjadi percontohan sukses bagaimana koperasi desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang berbasis kemandirian, solidaritas, dan inovasi.
“Kalau koperasi ini berhasil, kita akan melihat perubahan nyata: pemuda punya peran, desa tidak lagi tertinggal, dan ekonomi tumbuh dari bawah. Ini bukan mimpi, ini soal kemauan bersama,” tutup Cak Aying dengan optimisme.
