SUMENEP, Terbitan.com – Dalam semangat memperkuat ekonomi berbasis rakyat, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Koperasi Merah Putih: Gotong Royong sebagai Pilar Kebangkitan Ekonomi Desa”, Rabu pagi.
Acara ini digelar sebagai ikhtiar konkret menghidupkan koperasi desa agar tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif.
FGD yang berlangsung di aula pertemuan Hotel Utami, Sumenep, dihadiri perwakilan pemuda desa, perangkat pemerintah desa, pengurus koperasi, serta dua narasumber kunci dari instansi pemerintah: Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Koperasi menegaskan bahwa koperasi bukan hanya unit usaha ekonomi, melainkan representasi kekuatan sosial masyarakat desa.
“Koperasi lahir dari semangat gotong royong, bukan dari instruksi atau paksaan. Kalau semangat kolektif itu hilang, maka koperasi hanya tinggal nama dan nomor registrasi saja,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa Koperasi Merah Putih bisa menjadi model ideal pengembangan ekonomi berbasis kebangsaan.
“Merah Putih bukan sekadar simbol, tapi jiwa kemandirian dan solidaritas bangsa. Kami mendukung penuh inisiatif KNPI dalam mendorong peran aktif pemuda dalam koperasi desa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMD mengingatkan pentingnya partisipasi semua pihak dalam membangun koperasi yang kuat. Menurutnya, selama ini banyak koperasi di desa hanya aktif pada tahap awal pembentukan, tetapi mati suri karena minimnya sinergi antara stakeholder.
“Koperasi tidak bisa dijalankan satu pihak saja. Pemerintah desa harus memberi ruang, masyarakat ikut terlibat, dan pemuda harus mengambil peran penggerak. Kalau tidak, ya akan stagnan,” ungkapnya.
FGD ini juga menjadi ruang evaluasi kritis atas kondisi koperasi desa saat ini. Beberapa peserta diskusi mengeluhkan adanya koperasi yang selama bertahun-tahun tidak pernah menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak transparan dalam pengelolaan dana, hingga hanya digunakan sebagai kendaraan formal untuk mengakses bantuan pemerintah.
Ketua DPD KNPI Sumenep, Syaiful Harir, dalam sambutannya mengungkapkan keprihatinan tersebut. Menurutnya, banyak koperasi yang dibentuk tanpa landasan filosofi yang kuat, sehingga tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.
“KNPI melihat perlunya gerakan revitalisasi koperasi desa. Kita tidak ingin koperasi hanya digunakan sebagai formalitas proposal. Koperasi harus menjadi wadah produksi, distribusi, dan perlindungan ekonomi warga desa. Untuk itu, gotong royong harus dihidupkan kembali sebagai rohnya,” ucap Aying sapaan akrabnya.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta mengusulkan perlunya pendampingan koperasi secara berkelanjutan oleh dinas terkait, termasuk pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi administrasi, hingga bantuan hukum jika terjadi konflik internal.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi mengaku pihaknya terbuka terhadap kolaborasi dan sedang menyusun program pendampingan berbasis zona wilayah.
“Kami mendorong pembentukan forum koperasi desa lintas kecamatan agar ada pertukaran pengalaman dan solidaritas antar koperasi,” katanya.
Sebagai langkah lanjut, KNPI Sumenep akan menggelar pelatihan kader koperasi dan membentuk tim pemantau koperasi desa yang tergabung dalam jaringan “Sahabat Kopdes Merah Putih”. Tim ini akan bertugas mengidentifikasi tantangan koperasi, memberikan masukan kepada pemerintah daerah, serta memfasilitasi sinergi antar pemangku kepentingan.
Syaiful Harir menyatakan optimisme bahwa dengan semangat gotong royong dan keterlibatan pemuda, koperasi bisa menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan ekonomi global.
“Gotong royong bukan nilai masa lalu, tapi masa depan. Kita butuh koperasi yang bukan hanya milik bersama, tapi dikelola bersama dan dinikmati hasilnya bersama,” tegasnya.
Melalui FGD ini, Koperasi Merah Putih diharapkan bukan hanya menjadi program simbolik, tetapi menjadi langkah nyata untuk membangun kembali solidaritas ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk desa sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berdaulat.
