PAMEKASAN, terbitan.com – Aliansi Gerakan Aktivis Muda (GAM) Pamekasan menggelar aksi di depan Kantor Bupati Pamekasan. Mereka menyoroti persoalan penyaluran BBM bersubsidi yang dinilai menyulitkan nelayan dan petani.
Koordinator aksi Junaidi menyebut pihaknya menemukan indikasi praktik tidak wajar di lapangan, mulai dari pelayanan jeriken hingga persoalan rekomendasi.
“Kami datang karena nelayan marah. Mereka dilarang isi di SPBU padahal rekomendasinya jelas. Kalau antrian panjang, SPBU tidak mau layani jeriken. Ini menghambat ekonomi nelayan,” ujarnya. Senin (3/8/2026)
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Pamekasan Ahmad Faridi menjelaskan bahwa saat ini tidak terjadi kelangkaan BBM. Menurutnya, yang terjadi adalah pengaturan distribusi dari Pertamina Patra Niaga sesuai perintah pusat untuk pengamanan kuota nasional.
“Kuota masih sama. Untuk solar justru naik 7,1%, sementara pertalite turun sekitar 2% dari hasil evaluasi 2025. Jadi masalahnya ada di teknis distribusi dan penyaluran di lapangan,” jelas Ahmad Faridi.
Ia membeberkan kendala utama ada pada mekanisme penyaluran. Nelayan tidak bisa satu-satu datang ke SPBU karena tidak efektif, sehingga dikoordinir ketua kelompok. Satu orang membawa banyak rekomendasi untuk satu mobil. Hal ini sering disalahartikan sebagai penyelewengan.
“SPBU juga keberatan melayani jeriken karena antrian panjang. Padahal kalau rekomendasinya jelas dan untuk nelayan, seharusnya tidak boleh dihambat,” tegasnya.
Untuk solusi jangka panjang, Komisi II mengusulkan program “1 nelayan 1 jerigen” khusus. Jerigen tersebut akan diberi tanda khusus dari Pemkab, misalnya warna orange bergambar logo Pemkab, agar tidak menimbulkan kecurigaan di SPBU.
“Kenakalan ini harus kita lawan bareng-bareng. Data dari GAM ini bagus, bisa kita teruskan ke BPH Migas. Kalau ada penyelewengan itu ranahnya pidana,” pungkasnya.
Pihak Bagian Perekonomian Setda yang menerima massa menyatakan akan menampung aspirasi dan berkoordinasi dengan Pertamina serta BPH Migas.
